Share This

Penembakan Pekerja Trans Papua, Komnas HAM: Jangan Simpulkan Makar

"Aparat penegak hukum harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi segala macam supaya korban tidak jatuh lebih banyak lagi,"

BERITA , NASIONAL

Rabu, 05 Des 2018 14:38 WIB

Author

May Rahmadi

Penembakan Pekerja Trans Papua, Komnas HAM:  Jangan Simpulkan Makar

Personil TNI menyiapkan peti jenazah untuk korban penembakan Kelompok Bersenjata di Kabupaten Nduga, di Kodim 1702 Jayawijaya, Wamena, Papua, Selasa (4/12/2018). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta pemerintah t  mengedepankan proses hukum di kepolisian, dari pada menyerahkan penanganan konflik di Papua ke TNI.  Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan, kasus pembunuhan puluhan pekerja pembangunan jembatan Trans Papua yang diduga dilakukan oleh Kelompok   Bersenjata,  belum bisa disimpulkan sebagai tindakan makar.

"Kami sementara ini mendorong kepolisian berada di depan. Harus lebih dulu. Bukan TNI. Supaya ditinjau dari aspek hukumnya terlebih dulu. Mencari tahu segala macam," kata Beka di kantornya, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Sampai saat ini, Komnas HAM belum mendapat banyak informasi mengenai kasus tersebut.

Beka mendesak polri segera memproses hukum peristiwa tersebut secara terbuka dengan asas-asas HAM. Hal tersebut perlu untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama proses hukum peristiwa tersebut.

Komisioner Komnas HAM, Beka menuturkan, belum bisa menyimpulkan peristiwa itu merupakan aksi separatisme, karena memerlukan penyelidikan terlebih dahulu.

"Kami belum bisa menyimpulkan sejauh itu. Oke ini perbuatan kriminal. Apakah ini makar atau separatisme atau tidak itu harus diselidiki. Kami belum mendapat informasi sejauh itu," kata dia.

Konflik di Kabupaten Nduga, Papua, itu bukan pertama kali. Dalam beberapa bulan terakhir, Komnas HAM mencatat, setidaknya ada tiga kasus serupa.

Beka meminta, aparat penegak hukum pun harus menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

"Aparat penegak hukum harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi segala macam supaya korban tidak jatuh lebih banyak lagi," kata dia.

Sementara, Beka menyampaikan, Komnas HAM akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua, khususnya di Nduga.

Rekomendasi itu memuat pendekatan komperhensif. Bukan hanya dari aspek keamanan, tapi juga aspek sosial, budaya, dan hukum.


Editor: Kurniati

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.