KBR, Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjanjikan 25 juta suara untuk pasangan Joko Widodo-Maruf Amin pada pemilu presiden 2019.
Hal itu dikatakan Muhaimin saat membuka acara konsolidasi calon anggota legislatif PKB, di Jakarta. Acara itu juga dihadiri calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.
Muhaimin mengklaim kader dan simpatisan partainya sangat solid, sehingga mampu mendulang banyak suara untuk Jokowi.
"Itu kita harus terus pelajari, gerakkan, dan satukan dalam satu barisan. Insyaallah atas kerja keras kita, tentu saja doa para kyai dan ulama, kita akan teruskan perjuangan kita dengan sungguh-sungguh. Dan tentu, dukungan dan support Bapak Presiden akan memenangkan PKB pada 2019 yang akan datang. PKB tertekad, insyaallah 25 juta suara akan kita persembahkan untuk kemenangan Pak Jokowi dan Kyai Maruf," kata Muhaimin pada acara konsolidasi caleg PKB di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (17/12/2018).
Muhaimin optimistis Jokowi kembali memenangkan Pilpres 2019. Ia juga yakin partainya bakal memenangi Pileg 2019. Ia optimistis suara partainya bakal naik tiga kali lipat dari hasil Pemilu 2014 lalu dimana PKB memperoleh 11 juta suara.
Muhaimin mengklaim kader dan simpatisan PKB sudah mulai mengajak orang-orang di sekitarnya untuk memilih Jokowi. Ia mengklaim pendekatan tersebut mampu mengubah pilihan beberapa orang, dari yang sebelumnya diberikan pada rival, menjadi untuk Jokowi.
Selain itu, kata dia, banyak pula pemilih pemula dari keluarga kader dan simpatisan yang bakal memberikan suara pertamanya untuk Jokowi pada Pilpres 2019.
Editor: Agus Luqman
Muhaimin Janjikan 25 Juta Suara untuk Menangkan Jokowi-Maruf
"Dukungan dan support Bapak Presiden akan memenangkan PKB pada 2019 yang akan datang. PKB tertekad, insyaallah 25 juta suara akan kita persembahkan untuk kemenangan Pak Jokowi dan Kyai Maruf."
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat menghadiri konsolidasi caleg PKB di Balai Sarbini Jakarta, Senin (17/12/2018). (Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Kontradiktif Lulusan Terbaik Seleksi Jabatan KPK Tapi Tidak Lolos TWK
"Kita berjumlah 75 orang dan sudah senior. Saya sudah 16 tahun di KPK, Pak Novel sudah 18 tahun, banyak juga yang pengabdian di atas 10 tahun. Ini orang-orang yang pemahamannya tidak diragukan."Amnesty TWK Pegawai KPK Tak Sejalan dengan Perspektif Demokrasi
"rencana memberhentikan 75 pegawai KPK hanya karena hasil tes wawasan kebangsaan itu, jelas merupakan pelemahan KPK" INDEF THR Tak Signifikan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
"Padahal makin merata spending konsumsi kita, terutama di lebaran. Maka efek ungkitnya akan makin gede," Kasus Dugaan Suap Penyidik KPK Periksa Wakil Ketua DPR
Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka penyidik KPK asal kepolisian, Stepanus Robin Pattuju.Ekonom Sebut Ancaman Pembekuan Anggaran Daerah Tak Efektif Mengapa
Padahal, belanja daerah diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Masyarakat Keluhkan Sulitnya Mengakses RUU KUHP
Perlu ada tahapan partisipasi masyarakat, dengan cara memberi kesempatan publik mengakses naskah RUU KUHP.Rp182 Triliun Dana Daerah Mengendap di Bank KPPOD Beri Sanksi Tegas
"Apakah itu penundaan transfer, atau pemotongan transfer ke daerahnya. Ini merupakan permasalahan kompleks, mulai dari paradigma, kebijakan, hingga proses teknis."Pemerintah Larang Mudik Lokal Kecuali
"Kegiatan lain selain nonmudik di dalam satu wilayah kabupaten kota atau aglomerasi, khususnya di sektor-sektor esensial akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apapun."Mutasi Virus Berpotensi Turunkan Akurasi Tes COVID-19
“Namun dengan adanya karakteristik bawaan virus Covid-19, kita tidak bisa kemudian berserah diri dan tidak berbuat apa-apa."Kemenkes 59 Pelaku Perjalanan dari India Positif Covid-19
"Pemeriksaan genom ini, kata dia, untuk mengetahui apakah ada potensi mutasi virus B.1.617 ataupun B117,"100 Hari Kerja Kapolri Sigit Kontras Tidak Ada Perubahan
Artinya bahwa pola-pola atau bentuk kekerasan baik itu secara digital ataupun secara nyata, berikut juga dengan pembiaran-pembiaran atas sejumlah peristiwa yang terjadiKominfo Bersih-Bersih Ruang Digital dari Hoaks Hasilnya
Ada potensi pelanggaran aturan serta penegakan hukum apabila ruang digital diisi dengan informasi yang keliru.Tak Perlu Izin Dewas KPK Akan Sesuaikan Mekanisme Penyadapan
KPK tentu akan melaksanakan putusan tersebut dengan menyesuaikan kembali beberapa mekanisme proses kegiatan dimaksud.Kapolri Luncurkan Aplikasi Binmas Online Apa Itu
Pemolisian prediktif menjadi salah satu janji Sigit saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri di DPR, akhir Januari lalu.Kemenkop UKM Nominal Bantuan Pelaku Usaha Mikro Turun
Masyarakat diharapkan memahami keputusan pemerintah menurunkan nominal BPUM tersebut.75 Pegawai KPK Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan Busyro Upaya Penyingkiran Sistematis
"Dari kita menyimak info di medsos yang berkembang itu, beberapa pengakuan pegawai KPK soal pertanyaan tes TWK, kan aneh-aneh sekali."Triwulan I-2021 Tingkat Konsumsi Rumah Tangga Menurun
Konsumsi rumah tangga Indonesia terkontraksi atau minus 2,23 persen. Sementara investasi juga turun tipis, minus 0,23 persen.75 Pegawai KPK Terancam Dipecat Koalisi Antikorupsi Sebut Pimpinan KPK Lampaui Kewenangan
Tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK tidak diatur dalam UU KPK, maupun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2020 yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 19 Tahun 2019.Halau Pemudik Titik Penyekatan Mudik Terbanyak di Jabar
Titik penyekatan yang paling banyak adalah di wilayah Jawa Barat kemudian Jawa Tengah. Kemudian (penyekatan) mulai dari Palembang, Lampung, Banten, Jakarta, sampai ke wilayah Jawa Timur. Nekat Mudik Satgas Waspada Kasus dan Angka Kematian Meningkat
" Akibatnya, mereka yang terpapar Covid-19 bisa menjadi fatal, bisa mengakibatkan kematian dan banyak daerah yang mengalami peristiwa seperti itu pada tahun yang lalu"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Menyoal Kebijakan Pemerintah Tangani Konflik Papua
Para Pencari Harta Karun
Kabar Baru Jam 8
KPK Berada di Titik Nadir?
