JK: Kasus e-KTP Tercecer Tak Akan Ganggu Pemilu 2019

Ada aturan di KPU walaupun kita tidak punya e-KTP, bisa pakai kartu rumah tangga, dan sebagainya. Jadi KTP tidak menghalangi orang mempergunakan hak pilihnya

BERITA , NASIONAL

Selasa, 18 Des 2018 19:54 WIB

Author

Dian Kurniati

JK: Kasus e-KTP Tercecer Tak Akan Ganggu Pemilu 2019

Wakil Presiden, Jusuf Kalla. (Foto: bnpt.go.id)

KBR, Jakarta - Wakil Presiden, Jusuf Kalla memastikan sejumlah polemik KTP elektronik, atau e-KTP tak akan tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019.

Menurut JK, masalah e-KTP tersebut tak sampai mengganggu hak suara warga.

Ia mengatakan, KPU telah menerbitkan aturan warga tetap bisa memberikan suaranya meski tanpa e-KTP, yakni dengan membawa kartu keluarga (KK).

"Ada aturan di KPU walaupun kita tidak punya e-KTP, bisa pakai kartu rumah tangga, dan sebagainya. Jadi KTP tidak menghalangi orang mempergunakan hak pilihnya. Jadi itu kasus e-KTP, katakanlah salah, tapi jumlahnya tidak sebesar apa yang lain. Tidak, saya kira tidak mengganggu pemilu," kata JK di kantornya, Selasa (18/12/2018).

JK mengatakan, Pemilu hanya akan rusuh jika masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Sementara pada Pemilu 2019, warga dengan kartu identitas selain e-KTP pun tetap bisa menggunakan hak pilihnya. 

Adapun soal usulan agar di beberapa TPS diberi alat untuk memeriksa keaslian e-KTP, JK menilai kebijakan itu bisa saja dilakukan.

Baca: Besok, Kemendagri Musnahkan Seluruh E-KTP Kedaluwarsa

Meski begitu, kata JK, akan sulit menyediakan alat pembaca e-KTP di semua TPS, yang jumlahnya mencapai 800 ribu.

Selain itu, prosedur undangan, e-KTP, dan tanda tinta pada jari, sudah cukup untuk menandai seseorang yang telah menggunakan hak suaranya.

Baca juga:

Editor: Kurniati

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.