KBR, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor minyak bumi dan gas menjadi penyebab defisitnya neraca perdagangan Indonesia pada November 2018 yang mencapai USD2,05 miliar.
"Penyebab defisit, yang pertama dan utama adalah defisit di migas sebesar USD1,5 miliar, tetapi nonmigas juga mengalami defisit USD 583 juta. Khusus untuk migas, defisit dari minyak mentah, terutama hasil minyak, sebesar USD 1,6 miliar. Sementara gas masih tumbuh positif," kata Kepala BPS, Suhariyanto di kantor BPS Jakarta, Senin (17/11/2018).
Suhariyanto mengatakan, neraca perdagangan yang defisit berasal dari nilai impor senilai USD16,88 miliar, dan ekspor USD14,88 miliar.
Untuk nilai ekspor sepanjang November 2018, terjadi penurunan ekspor sebesar 6,69 persen dibandingkan Oktober 2018.
Penurunan tersebut disebabkan ekspor migas yang menurun USD1,37 miliar atau 10,75 persen. Ekspor hasil minyak juga menurun 28,66 persen, nilai minyak mentah menurun 9,10 persen, dan nilai gas menurun 8,36 persen.
Dari sisi impor, kata Suhariyanto, nilai impor sepanjang November 2018 mencapai USD16,88 miliar, menurun 4,47 persen dibanding bulan sebelumnya.
Baca: September 2018, Neraca Perdagangan Indonesia Alami Surplus
Penurunan impor tersebut disebabkan penurunan impor migas 2,80 persen, karena penurunan impor minyak mentah 2,37 persen, hasil minyak 1,63 persen, dan gas 10,51 persen.
"Sedangkan dari sisi nonmigasnya, menurun 4,80 persen," kata Suhariyanto.
Pertumbuhan impor terbesar berasal dari Tiongkok yang naik USD70,4 juta, Inggris USD43,5 juta dan Uni Emirat Arab USD36,3 juta.
Baca juga:
- Perang Dagang Reda, Jokowi Pamer Penguatan Rupiah
- Pemerintah Tak Puas Defisit Perdagangan Agustus Turun USD 1 Miliar
Editor: Kurniati
Dari tanggal 31 Agustus saat penangkapan dilakukan hingga saat ini. Akses pendampingan itu dibatasi," kata Tim Advokat
"Bukannya kita tidak mau membuka, tapi ini masih dalam proses penyidikan. Kita pun biasanya menyebut inisial, belum boleh nyebut PT-nya."
"Karena ada konsekuensi penegakan hukum jika terbukti ada perusahaan yang lalai dalam menjaga arealnya dari karhutla."
"Tersangka Surya Anta ditanya, mau jadi apa? 'Saya mau jadi Presiden Papua', ngomong gitu dia waktu pemeriksaan. Dengan dokumen-dokumen yang didapatkan, ya itu sudah jelas (makar)."
"Aliansi mahasiswa fokus mendesak DPR, mengingat 24 September merupakan paripurna terakhir dan satu dari 4 tuntutan mereka adalah DPR tidak mengesahkan 4 RUU, diantaranya RKUHP dan RUU Pertanahan"
"Rendahnya kenaikan cukai rokok akan berdampak pada pola peralihan konsumsi rokok mahal ke murah"
"Kita minta Polda Papua dan Papua Barat untuk selektif dan menghentikan seluruh penangkapan sewenang-wenang, dan membuka akses yang luas untuk keluarga."
"Saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI, agar pengesahan RUU KUHP ditunda." 
"Kemarin Bapak Presiden sudah menerima surat pengunduran diri dari Pak Imam Nahrawi, dan tadi mengangkat Saudara Hanif Dakiri"
Pengambilalihan ditarget rampung sebelum akhir 2019
Meski urgensinya sudah ditekankan berbagai riset, fasilitas darurat bencana belum masuk ke dalam rencana pembangunan KEK Tanjung Lesung.
Massa pun meminta komitmen pemerintah menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya.
"Saat ini kami sudah mengeluarkan DPO dan kemarin melakukan upaya paksa dan melakukan pencarian kerumah di Jakarta dan melakukan penggeledahan," 
"Kalau kita menetapkan status tersangka seseorang itu, ada kewajiban dari KPK untuk menyampaikan surat kepada beliau. Dan beliau sudah menerimanya beberapa minggu yang lalu,"
Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware mengatakan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas formalitas
"Komisi II DPR akan rapat pengambilan keputusan Tingkat I pada 23 September 2019. Insya Allah dibawa pada Rapat Paripurna terakhir."
"Coba, 'hukum yang hidup di masyarakat' itu apa? Ga jelas! Rumusan di RKUHP pun tidak pasti, dan juga pemerintah mengakui belum punya penelitian soal ini loh!"
fenomena eksodus itu menunjukkan ada ketidaknyamanan yang dirasakan mahasiswa Papua, selama tinggal di luar Papua.
Undang-undang apapun pasti diterima dan pasti akan disidangkan dan akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana isi putusannya atau apa yang diuji, pasal berapa, ayat berapa kita lihat nanti
Menyayangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini mulai dari korupsi sampai dengan demokrasi di Indonesia yang makin lama makin terancam.