KBR, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor minyak bumi dan gas menjadi penyebab defisitnya neraca perdagangan Indonesia pada November 2018 yang mencapai USD2,05 miliar.
"Penyebab defisit, yang pertama dan utama adalah defisit di migas sebesar USD1,5 miliar, tetapi nonmigas juga mengalami defisit USD 583 juta. Khusus untuk migas, defisit dari minyak mentah, terutama hasil minyak, sebesar USD 1,6 miliar. Sementara gas masih tumbuh positif," kata Kepala BPS, Suhariyanto di kantor BPS Jakarta, Senin (17/11/2018).
Suhariyanto mengatakan, neraca perdagangan yang defisit berasal dari nilai impor senilai USD16,88 miliar, dan ekspor USD14,88 miliar.
Untuk nilai ekspor sepanjang November 2018, terjadi penurunan ekspor sebesar 6,69 persen dibandingkan Oktober 2018.
Penurunan tersebut disebabkan ekspor migas yang menurun USD1,37 miliar atau 10,75 persen. Ekspor hasil minyak juga menurun 28,66 persen, nilai minyak mentah menurun 9,10 persen, dan nilai gas menurun 8,36 persen.
Dari sisi impor, kata Suhariyanto, nilai impor sepanjang November 2018 mencapai USD16,88 miliar, menurun 4,47 persen dibanding bulan sebelumnya.
Baca: September 2018, Neraca Perdagangan Indonesia Alami Surplus
Penurunan impor tersebut disebabkan penurunan impor migas 2,80 persen, karena penurunan impor minyak mentah 2,37 persen, hasil minyak 1,63 persen, dan gas 10,51 persen.
"Sedangkan dari sisi nonmigasnya, menurun 4,80 persen," kata Suhariyanto.
Pertumbuhan impor terbesar berasal dari Tiongkok yang naik USD70,4 juta, Inggris USD43,5 juta dan Uni Emirat Arab USD36,3 juta.
Baca juga:
- Perang Dagang Reda, Jokowi Pamer Penguatan Rupiah
- Pemerintah Tak Puas Defisit Perdagangan Agustus Turun USD 1 Miliar
Editor: Kurniati
Donny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan. Surat permintaan bantuan kepada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah dilayangkan."
"Jadi bagi perusahaan tambang tertentu yang memiliki program hilirisasi, tidak ada batasnya. Apa dampak ini semua? Pengusiran akan terjadi terhadap orang-orang di kampung."
"Saya kira itu jelas menyengsarakan rakyat ya. Dan itu jelas mengkhianati cita-cita untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan segala macam gombalnya pada waktu pemilu," ujar Fadli Zon.
"Kami masih perlu waktu mendiskusikan termasuk dengan keluarga," kata Rommy kepada hakim. 
"Kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop."
"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil, itu saja intinya."
"Filosofi fleksibilitas kerja (artinya) perlindungan terhadap pekerja itu dicabut sedikit demi sedikit. Dampaknya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak dan outsourcing saja."
"Barang-barang dari produsen pasti dibawa ke pelabuhan, apakah untuk dijual ke tempat lain atau ekspor. Jadi sebelumnya dimasukan ke iradiator gamma supaya lebih tahan lama."
"Pasal-pasal yang melindungi pekerja atau tenaga kerja justru malah direvisi. Sehingga akan semakin tidak ada kepastian hukum bagi para pekerja."
"Sehingga publik dapat dengan jelas menilai apakah substansi serta materi muatan yang diatur dalam RUU itu cukup layak untuk ditempatkan dalam level undang-undang."
"Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama, yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha," kata Sesmenko Perekonomian.
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."
"Karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang dibangun akan memudahkan kita nanti melakukan kerja-kerja bersama,” ujar Jokowi. 
Jokowi tidak mau karena ada masalah konektivitas antar-wilayah membuat para peserta terlambat hadir untuk bertanding. 
"Semua ekspektasi masyarakat terhadap saya tidak akan tercapai dalam lima tahun. Tidak mungkin, mohon maaf," kata Mendikbud Nadiem.
"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.
"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan, sangat dipojokkan." 
"Pemohon juga menyebutkan pengangkatan 12 Wakil Menteri merupakan tindakan subjektif Presiden yang tidak memiliki alasan urgensi yang jelas," papar humas MK.