Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, Dwikorita Karnawati mengatakan, berdasarkan rekaman seismik dan laporan masyarakat, peristiwa ini tidak disebabkan oleh aktifitas gempabumi tektonik.
Ia mengatakan, dari hasil koordinasi BMKG dengan Badan Geologi, dilaporkan pada pukul 21.03 WIB Gunung Krakatau erupsi kembali sehingga peralatan seismometer setempat rusak, tetapi seismic Stasiun Sertung merekam adanya getaran tremor terus menerus, dan tidak ada frekuensi tinggi yang mencurigakan.
"Namun, sensor Cigeulis (CGJI) mencatat adanya aktivitas seismic dengan durasi lebih kurang 24 detik dengan frekwensi 8 hingga 16 Hz pada pukul 21.03.24 WIB," katanya dalam siaran pers yang diterima KBR di Jakartqa, Minggu (23/12/2018).
BMKG, lanjut Dwikora, juga mendeteksi dan memberikan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku sejak 22 Desember mulai pukul 07.00 WIB hingga 25 Desember pukul 07.00 WIB di wilayah perairan Selat Sunda.
Dari hasil pengamatan sementara BMKG, kata Dwikorawati, diperoleh data ketinggian gelombang di beberapa lokasi di sepanjang pantai dan pelabuhan di Banten dan Lampung, di antaranya, di Pantai Jambu, Kabupaten Serang, dengan ketinggian 0,9 meter, pada pukul 21.27 WIB, di Pelabuhan Ciwandan, Banten, ketinggian air laut mencapai 0,35 meter di pukul 21.33 WIB, di Kota Agung, Lampung, ketinggian air laut mencapai 0,36 meter pada pukul 21.35 WIB, dan di Pelabuhan Panjang, Kota Bandar Lampung, ketinggian air laut tercata 0,28 meter, pada pukul 21.53 WIB.
BMKG juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Masyarakat juga kami imbau untuk tetap menjauh dari pantai perairan Selat Sunda, hingga ada perkembangan informasi dari BMKG dan Badan Geologi," pungkas Dwikorita Karnawati.
Editor: Agus Luqman
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
