KBR, Jakarta- Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara kepada Laksma TNI Bambang Udoyo. Ketua Majelis Hakim, Dedi Suryanto mengatakan, Bambang terbukti melakukan korupsi dalam pengadaaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada 2016.
Bambang juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta dan dipecat dari dinas militer Angkatan Laut.
"Menyatakan terdakwa Bambang Udoyo terbukti sah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Dedi Suryanto membacakan dakwaan di Ruang Sidang Utama.
Menanggapi putusan ini, Kuasa Hukum Bambang Udoyo, Yanto Suryanto masih pikir-pikir untuk melakukan banding.
"Setelah diputus itu kan hak kita sebagai terdakwa apakah pikir-pikir atau menolak. Sudah kami lakukan komunikasi dengan klien kami (Bambang) apakah mengajukan banding atau menerima. Dalam proses tujuh hari itu kami akan bicarakan dengan keluarga," ujarnya.
Bambang Udoyo didakwa menerima suap sebesar 105 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 1 miliar dari PT Melati Technofo. Suap diberikan sebagai hadiah karena telah memenangkan lelang proyek pengadaan satelit monitoring Bakamla.
Editor: Sasmito
Donny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan. Surat permintaan bantuan kepada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah dilayangkan."
"Jadi bagi perusahaan tambang tertentu yang memiliki program hilirisasi, tidak ada batasnya. Apa dampak ini semua? Pengusiran akan terjadi terhadap orang-orang di kampung."
"Saya kira itu jelas menyengsarakan rakyat ya. Dan itu jelas mengkhianati cita-cita untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan segala macam gombalnya pada waktu pemilu," ujar Fadli Zon.
"Kami masih perlu waktu mendiskusikan termasuk dengan keluarga," kata Rommy kepada hakim. 
"Kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop."
"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil, itu saja intinya."
"Filosofi fleksibilitas kerja (artinya) perlindungan terhadap pekerja itu dicabut sedikit demi sedikit. Dampaknya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak dan outsourcing saja."
"Barang-barang dari produsen pasti dibawa ke pelabuhan, apakah untuk dijual ke tempat lain atau ekspor. Jadi sebelumnya dimasukan ke iradiator gamma supaya lebih tahan lama."
"Pasal-pasal yang melindungi pekerja atau tenaga kerja justru malah direvisi. Sehingga akan semakin tidak ada kepastian hukum bagi para pekerja."
"Sehingga publik dapat dengan jelas menilai apakah substansi serta materi muatan yang diatur dalam RUU itu cukup layak untuk ditempatkan dalam level undang-undang."
"Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama, yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha," kata Sesmenko Perekonomian.
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."
"Karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang dibangun akan memudahkan kita nanti melakukan kerja-kerja bersama,” ujar Jokowi. 
Jokowi tidak mau karena ada masalah konektivitas antar-wilayah membuat para peserta terlambat hadir untuk bertanding. 
"Semua ekspektasi masyarakat terhadap saya tidak akan tercapai dalam lima tahun. Tidak mungkin, mohon maaf," kata Mendikbud Nadiem.
"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.
"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan, sangat dipojokkan." 
"Pemohon juga menyebutkan pengangkatan 12 Wakil Menteri merupakan tindakan subjektif Presiden yang tidak memiliki alasan urgensi yang jelas," papar humas MK.