KBR, Jakarta- Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara kepada Laksma TNI Bambang Udoyo. Ketua Majelis Hakim, Dedi Suryanto mengatakan, Bambang terbukti melakukan korupsi dalam pengadaaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada 2016.
Bambang juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta dan dipecat dari dinas militer Angkatan Laut.
"Menyatakan terdakwa Bambang Udoyo terbukti sah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Dedi Suryanto membacakan dakwaan di Ruang Sidang Utama.
Menanggapi putusan ini, Kuasa Hukum Bambang Udoyo, Yanto Suryanto masih pikir-pikir untuk melakukan banding.
"Setelah diputus itu kan hak kita sebagai terdakwa apakah pikir-pikir atau menolak. Sudah kami lakukan komunikasi dengan klien kami (Bambang) apakah mengajukan banding atau menerima. Dalam proses tujuh hari itu kami akan bicarakan dengan keluarga," ujarnya.
Bambang Udoyo didakwa menerima suap sebesar 105 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 1 miliar dari PT Melati Technofo. Suap diberikan sebagai hadiah karena telah memenangkan lelang proyek pengadaan satelit monitoring Bakamla.
Editor: Sasmito
"Kenapa tersangka? Karena sudah ada barang bukti yang cukup untuk jadi tersangka yaitu ada laporan polisi, ada keterangan saksi, ada bukti seperti video tersebut."
Ari Ashkara bukan satu-satunya Dirut Garuda yang diduga melanggar hukum.
“Kami masih banyak menemukan produk tiruan kami (Harley-Davidson) seperti baju, sarung tangan, suvenir yang bebas diperjualbelikan di Indonesia.”
"Feeling saya, empat atau lima tahun lagi kita sudah tiga mengimpor bahan-bahan petrokimia. Justru bisa kita ekspor."
"Sudah empat tahun ini belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menkes sudah menyampaikan di ratas kemaren, tahun depan jurusnya sudah ketemu," 
"Provinsi ini masih didominasi oleh penggunaan batu bara, namun 'combined cycles' dapat dijadikan alternatif energi yang murah untuk menggantikan batu bara."
"Saya dan nanti dengan Menkominfo akan duduk bersama untuk melihat, ya untuk revisi UU ITE tentunya pasti," kata Menkumham Yasonna Agustus 2019 lalu.
"Tidak ada rehabilitasi kemudian juga reparasi. Itu tidak dikaitkan dengan amnesti."
"Merk kendaraan mewah tersebut di antaranya Lamborghini, Bentley, Audi, Mercedes-Bens, Range Rover, Jeep Rubicon."
"Apakah terjadi di Garuda atau BUMN lain, saya tidak menyampaikan hari ini ya berapa BUMN dan pelanggarannya seperti apa."
"Iya kalau gampang pintar, kan nggak juga. Hasil tahun ini juga jeblok semua."
"Kami sudah melakukan pengenalan tipologi soal-soal yang berdaya nalar tingkat tinggi pada Ujian Nasional. Tapi ternyata tidak bisa dilakukan secara sesaat, harus dengan perubahan budaya."
"Mahkamah Agung harus berbenah, melihat kembali apa problem internal dari Mahkamah Agung, sehingga disorot publik karena sering melakukan tindakan yang tidak pro dalam pemberantasan korupsi."
"Agustus 2019 jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta orang, mengalami kenaikan 50 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2018."
"Kalau terjadi sesuai bisa langsung tekan panic button, kemudian polisi terdekat akan datang dan memberikan pelayan kepada korban tersebut,"
"Ini cuma soal Radikal, cuma data aja diinformasikan."
"Kita tentu memberikan perlindungan hukum kepada dia (Yuli Riswati), sehingga semua prosesnya berjalan baik. Dalam konteks hukum, tentu kita melihatnya sesuai dengan kaidah yang ada di sana."
"Menurut majelis hakim kasasi, kepada terdakwa (Idrus Marham) lebih tepat diterapkan dakwaan melanggar Pasal 11 UU Tipikor yaitu menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt Ketua Umum Golkar."
Saksi mengatakan aparat memaksa masuk dan memanjat dinding samping dapur. Saat itu pagar asrama dikunci dan aparat tidak meminta izin atau memperkenalkan diri dan tujuan datang ke asrama.