KBR, Denpasar- Setelah melalui beberapa kali pertemuan, Ustaz Somad bisa berceramah di Bali. Pertemuan yang difasilitasi Kapolresta Denpasar, Hadi Purnomo berlangsung di Abang Room Hotel Aston Denpasar.
Hadi Purnomo mengatakan unjuk rasa karena miskomunikasi antara pihak Sandi Murthi dengan pihak Ustaz Somad.
Usai dipertemukan terjadi persamaan persepsi dan pihaknya tidak ingin terjadi Sara karena perbedaan agama.
“Ustaz Somad tetap melanjutkan. Karena kalau tidak ini akan berdampak panjang seakan-akan umat Hindu ini menolak umat Islam di Bali. Ini kita tidak ingin dan kita tetap akan memonitor apa yang disampaikan oleh ustaz Somad. Dan dia juga janji membuat sejuk perbedaan itu lebih indah," ujar Hadi usai pertemuan, Jumat (08/12)
Ustadz Somad rencananya akan mengisi acara Maulid Nabi di masjid Kampung Jawa dan Masjid An Nur Sanglah.
Kata Gus Yadi dari Pondok Pesantren Soko Guru Tunggal Abdulrahman Wahid 3 ada kesalahpahaman sehingga terjadinya penolakan atas kehadiran ustaz Somad. Saat ini massa sudah meninggalkan halaman Hotel Aston Denpasar.
Sebelumnya sekitar seratus orang dari Gerakan Nasionalis Patriot Indonesia, Perguruan Sandi Murti dan ormas Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Bali berunjuk rasa menolak kehadiran penceramah Abdul Somad alias Ustaz Somad di Bali.
Salah satu yang menolak kehadiran Ustad Somad adalah Pariyadi alias Gus Yadi, pemimpin Pondok Pesantren Soko Tunggal Abdurrahman Wahid 3 Bali. Gus Yadi mengatakan Ustad Somad ditolak masuk Bali karena selalu menyebut kafir kepada yang tidak seiman. Selain itu, kata Gus Yadi, Usad Somad juga terus-menerus bicara soal khilafah dan mengomentari simbol-simbol agama lain.
Gus Yadi mengatakan sebelumnya, perwakilan ormas Bali sudah meminta agar Ustaz Somad disumpah di bawah Alquran untuk setia pada Pancasila, NKRI, mencium bendera Merah Putih dan tidak menyebut kata-kata kafir dalam ceramahnya. Namun, kata Gus Yadi, permintaan itu ditolak Ustad Somad.
"Kami dapat informasi dari panitia ternyata dia tidak mau mencium bendera Merah Putih karena dinilai haram. Itu kan statemen khilafah, kelompok yang ingin mendirikan negara Islam. Nabi Muhammad tidak ingin negara Islam. Para ulama sudah mendirikan Republik ini, tidak ingin negara Islam. Ini Republik Indonesia. Jadi kita minta Somad dipulangkan hari ini juga. Itu konsekwensi mereka ingkar janji," kata Gus Yadi di Denpasar, Bali, Jumat (8/12/2017).
Editor: Rony Sitanggang
"Usir orang Papua pulang ke tanah airnya, maka NKRI harus keluar dari Tanah Papua sebagai jalan paling demokratis."
"Sulitnya jurnalis untuk menginformasikan fakta di lapangan, dan ekspresi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya atas situasi yang ada.”
Remoivi menekankan KPI sering gagal memahami kewenangannya yang diatur dalam regulasi pemerintah
Menurut Ketua DPW PSI DKI Jakarta, anggaran itu harusnya dipakai untuk hal penting, seperti membayar staf ahli, atau membuka posko pengaduan masyarakat.
RUU PSDN memuat ketentuan soal pembentukan unsur Warga Negara menjadi "Komponen Cadangan".
"Saya juga menyesalkan masih adanya sikap diskriminatif dan rasis yang terjadi di Surabaya, dan saya minta ini yang terakhir."
"Kalau misalnya pelayanan publiknya banyak di Jakarta, ya tetap di Jakarta, dong."
"Semua akan kita periksa secara transparan dan hasilnya akan kita sampaikan."
"Isu yang berkembang selama ini kan adalah permintaan dari pihak pengusaha, asosiasi pengusaha, tentang pengurangan pesangon, dan mogok (kerja) agar ada hukuman pidananya."
"Dana Otsus telah habis dalam proses perjalanan dari pemerintah pusat hingga daerah, sehingga hanya meninggalkan sedikit uang untuk rakyat."
"Bahkan kebebasan berekspresi dan berpendapat mahasiswa Papua pun dibatasi,"
"Pasti ada sesuatu yang main di balik ini semua, tidak semata-mata bagian daripada apa yang dilakukan oleh mahasiswa."
"Cara Presiden hanya dengan menyatakan 'mari kita saling memaafkan', itu pernyataan yang tidak cukup menjawab persoalan-persoalan di Papua."
"Bahkan terhadap putusan CLS (citizen lawsuit) soal kabut asap di Kalteng misalnya, pemerintah masih melakukan perlawanan. Bagaimana nanti ketika terjadi kecelakaan nuklir?"
"Rakyat Papua menuntut pemisahan dari Indonesia sejak tahun 1960-an, termotivasi oleh serangkaian permasalahan sejarah, ekonomi dan politik."
Hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos menjadi yang paling fenomenal pada Pemilu 2019
"Sekarang ini saya fasilitasi khusus orang-orang adat. Yang pemuda, dan mama-mama, berdialog. Nanti kelanjutan baru pemerintah."
"Ormas siapa pun yang menganggu, provokatornya harus ditangkap."
Pemerintah harus ganti rugi, tapi MA tidak memberi tenggat waktu untuk pembayarannya.
"Kami saat itu memang sudah ajak, untuk bagaimana kita bisa bicara baik-baik, malah kita, 15 orang di dalamnya itu langsung diancam."