KBR, Denpasar- Setelah melalui beberapa kali pertemuan, Ustaz Somad bisa berceramah di Bali. Pertemuan yang difasilitasi Kapolresta Denpasar, Hadi Purnomo berlangsung di Abang Room Hotel Aston Denpasar.
Hadi Purnomo mengatakan unjuk rasa karena miskomunikasi antara pihak Sandi Murthi dengan pihak Ustaz Somad.
Usai dipertemukan terjadi persamaan persepsi dan pihaknya tidak ingin terjadi Sara karena perbedaan agama.
“Ustaz Somad tetap melanjutkan. Karena kalau tidak ini akan berdampak panjang seakan-akan umat Hindu ini menolak umat Islam di Bali. Ini kita tidak ingin dan kita tetap akan memonitor apa yang disampaikan oleh ustaz Somad. Dan dia juga janji membuat sejuk perbedaan itu lebih indah," ujar Hadi usai pertemuan, Jumat (08/12)
Ustadz Somad rencananya akan mengisi acara Maulid Nabi di masjid Kampung Jawa dan Masjid An Nur Sanglah.
Kata Gus Yadi dari Pondok Pesantren Soko Guru Tunggal Abdulrahman Wahid 3 ada kesalahpahaman sehingga terjadinya penolakan atas kehadiran ustaz Somad. Saat ini massa sudah meninggalkan halaman Hotel Aston Denpasar.
Sebelumnya sekitar seratus orang dari Gerakan Nasionalis Patriot Indonesia, Perguruan Sandi Murti dan ormas Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Bali berunjuk rasa menolak kehadiran penceramah Abdul Somad alias Ustaz Somad di Bali.
Salah satu yang menolak kehadiran Ustad Somad adalah Pariyadi alias Gus Yadi, pemimpin Pondok Pesantren Soko Tunggal Abdurrahman Wahid 3 Bali. Gus Yadi mengatakan Ustad Somad ditolak masuk Bali karena selalu menyebut kafir kepada yang tidak seiman. Selain itu, kata Gus Yadi, Usad Somad juga terus-menerus bicara soal khilafah dan mengomentari simbol-simbol agama lain.
Gus Yadi mengatakan sebelumnya, perwakilan ormas Bali sudah meminta agar Ustaz Somad disumpah di bawah Alquran untuk setia pada Pancasila, NKRI, mencium bendera Merah Putih dan tidak menyebut kata-kata kafir dalam ceramahnya. Namun, kata Gus Yadi, permintaan itu ditolak Ustad Somad.
"Kami dapat informasi dari panitia ternyata dia tidak mau mencium bendera Merah Putih karena dinilai haram. Itu kan statemen khilafah, kelompok yang ingin mendirikan negara Islam. Nabi Muhammad tidak ingin negara Islam. Para ulama sudah mendirikan Republik ini, tidak ingin negara Islam. Ini Republik Indonesia. Jadi kita minta Somad dipulangkan hari ini juga. Itu konsekwensi mereka ingkar janji," kata Gus Yadi di Denpasar, Bali, Jumat (8/12/2017).
Editor: Rony Sitanggang
"Soal metodologi, proporsi penyebaran reponden ya. Itu kan proporsi penyebaran repondennya menurut kami sangat tidak berimbang."
"Kami mengharapkan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia ke depan akan mampu memberikan sumbangsih yang nyata dalam menyelesaikan permasalahan keumatan dan kebangsaan."
"Pengelola yang tidak menyediakan tempat pembuangan sampah nyaris tak pernah diproses hukum, semisal dikenakan denda sesuai aturan tertulis."
"Provinsi dengan desa/kelurahan terbanyak yang pernah mengalami perkelahian massal adalah Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tengah."
"Yang harus dilakukan bupati adalah menyelamatkan orang asli Papua (OAP). Mulai dari pendataan, untuk mengetahui pasti jumlah OAP agar menjadi acuan pemerintah dalam setiap mengambil kebijakan."
"Kami membatasi ini karena jangan nanti dipikir kita meminta-minta. Itulah prinsipnya."
GIP saat ini mengelola aset senilai 40 triliun dolar AS, termasuk bandara Gatwick di London, Inggris. GIP berkantor pusat di New York, AS.
Menurut JK, penghapusan UN akan membuat siswa jadi malas belajar.
“Kita ingin modernisasi koperasi. Ini yang menjadi fokus kita sekarang. Kita harus rebranding."
"Kita tidak bisa meningkatkan kompetensi siswa tanpa (meningkatkan) kompetensi guru terlebih dahulu."
“Seminggu yang lalu saya berkunjung ke Arab Saudi. Di sana saya banyak bertukar pikiran dan bercerita tentang moderasi."
"Rute domestik, kita bantu yang ingin mudik," 
Tindakan intoleran dan diskriminatif masih banyak terjadi
"Jika setengah saja anggaran subsidi digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya, maka bisa terbangun sekitar 29 GW atau sedikit lebih besar dari beban puncak Pulau Jawa 27 GW."
"Selama ini yang mencari sekolah itu orang tua, negara tidak pernah campur tangan. Jadi Pemda enak-enak saja. Mereka tidak tahu jumlah sekolahnya timpang."
"Standar minimal yang kami maksud adalah apa seharusnya yang diberikan oleh pemerintah atau yang didapat oleh terhadap pelayanan publik khususnya pelayan publik dasar seperti KTP, KK, dan sebagainya."
"Saat ini sekitar 36 persen lansia di Indonesia miskin atau rentan miskin, dan jumlahnya akan semakin meningkat seiring penuaan penduduk."
James diperiksa sebagai saksi bagi atas tersangka bekas Presiden Direktur Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto
"Mereka tidak melihat pentingnya UN untuk anak-anak mereka? kalau tidak ada UN anak akan fokus terhadap pembelajaran. Jadi bukan lagi belajar untuk UN, tapi mereka belajar untuk kehidupan mereka."
"Akan bisa dipastikan tidak ada calon kepala daerah yang mantan narapidana korupsi yang belum jeda lima tahun."