KBR, Jakarta - LSM Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersikap proaktif mengusut indikasi pelanggaran pidana lingkungan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ini menyusul terbitnya surat izin lingkungan pabrik semen PT Semen Indonesia di kawasan kaki Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah.
Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi, Munhur Satyahaprabu mengatakan, penerbitan izin lingkungan itu melanggar pasal 111 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
"Izin lingkungan itu harus ada AMDAL baru, kalau tidak ada AMDAL baru maka pasal 111 berlaku untuk Ganjar Pranowo pidana lingkungan dengan hukuman 3 tahun pidana penjara. Alasannya kenapa harus ada AMDAL baru karena satu izin lingkungan itu terbit baru bukan perubahan. Karena itu terbit baru tidak perlu adendum tetapi AMDAL baru," jelas Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum WALHI, Munhur Satyahaprabu kepada KBR.
"Kalau AMDAL baru yang merujuk pada izin lingkungan yang merujuk pada izin lingkungan yang luasannya juga berbeda dengan luasan dengan izin lingkungan yang lama maka dalam kerangka acuannya juga harus berbeda. Artinya apa izin lingkungan baru secara substansi dan formal itu bertentangan dengan undang-undang," imbuhnya.
Baca: Izin Baru Terbit, PT Semen Indonesia Bisa Beroperasi
Pasal 111 ayat 1 menyatakan, pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) bisa dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.
Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi, Munhur Satyahaprabu menambahkan, seharusnya KLHK bisa menindak langsung setelah mencium indikasi pelanggaran pidana lingkungan oleh pemerintah Jawa Tengah.
"Penyidik PPNS di KLHK harus bergerak proaktif, ini bukan delik aduan. Kalau tidak ditindak KLHK juga menyalahi aturan dan melanggar Undang-undang," katanya.
Jumat (9/12/2016), perwakilan warga dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) melakukan audiensi dengan pemerintah Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, warga memperoleh informasi bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (sekarang PT Semen Indonesia) telah dicabut pada 9 November 2016. Namun pada waktu bersamaan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerbitkan SK baru terkait izin lingkungan kegiatan penambangan bahan baku semen dan pembangunan serta pengoperasian pabrik semen PT Semen Persero.
Baca: Reaksi Warga Pasca Diberitahu Ada Izin Baru Pabrik Semen
Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah, Wahyudi mengatakan SK izin lingkungan baru itu dikeluarkan setelah adanya permohonan perubahan nama dari PT Semen Gresik menjadi PT Semen Indonesia, serta permohonan perubahan data luasan areal pertambangan. Izin lingkungan baru tetap dikeluarkan meski proses pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Pegunungan Kendeng seperti permintaan Presiden Joko Widodo, belum selesai.
Pada Oktober 2016, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Peninjauan kembali Warga Rembang, Joko Prianto dan LSM lingkungan Walhi. Objek sengketa gugatan ini adalah izin lingkungan aktivitas penambangan pabrik semen PT Semen Gresik (sekarang PT Semen Indonesia) di Rembang, Jawa Tengah. Hakim PK Irfan Fachruddin memutuskan, Gubernur Jawa Tengah harus mencabut surat keputusan izin lingkungan. (ika)
Baca: Ini Hasil Audiensi Warga dan Pemerintah Provinsi Jateng soal Pabrik Semen
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
