Sebab menurutnya, apabila fenomena itu tidak diberi fatwa maka akan berpotensi menimbulkan konflik.
"Ya seperti Kapolres itu malah bagus kan, sebab nanti misalnya itu tidak
didorong oleh polisi lalu umat Islam yang bekerja di
perusahaan-perusahaan. Lalu perusahaan itu menyelenggarakan upacara
Natal misalnya," pungkas Busyro Muqqadas di Kantor Muhammadiyah Jakarta,
Selasa (20/12/2016).
"Lalu pegawai yang tidak Kristen kemudian merasa diharuskan menggunakan
atribut-atribut yang tidak sesuai ajaran Islam, yang diyakini dan itu
tidak diberi fatwa. Justru potensial menimbulkan konflik yang kemudian
konflik itu bisa meluas. Dan itu tidak diinginkan oleh siapapun juga,"
lanjutnya.
Baca: Polisi Tetapkan Pelaku Sweeping Restoran di Solo Jadi Tersangka
Justru Busyro mengkritik pernyataan Kapolri yang menilai fatwa MUI bukan
termasuk hukum positif. Padahal menurutnya, fatwa MUI itu termasuk norma
agama. Dan, Indonesia menganut empat norma di mana salah satunya adalah
norma agama.
"Dan sudah ada undang-undang yang berdasarkan agama. Misalnya UU
Perkawinan bagi yang Islam ada UU Zakat, UU Haji itu kan norma agama
yang dipositifkan."
Ia pun menuturkan, masing-masing norma tersebut saling melengkapi dan
memperkuat sistem hukum di Indonesia. Fatwa MUI itu menurutnya, adalah
penegasan dari norma agama yang telah diatur oleh konstitusi.
Baca: Asosiasi Ritel Tolak Ormas Datang ke Mal
Sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian memerintahkan Kapolres Kulon Progo dan Kapolres Bekasi untuk mencabut surat edaran yang didasarkan pada fatwa MUI. Surat edaran itu terkait larangan penggunaan atribut Natal. Tito menilai fatwa MUI tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk mengeluarkan surat edaran kepolisian. (ika)
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
Menurut Jokowi berita yang benar bukanlah pemberitaan yang mengedepankan sensasi.
