KBR, Jakarta - DPR meratifikasi perjanjian garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ratifikasi perjanjian ini memberi kekuatan hukum bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menjaga kedaulatan wilayah.
Pada kesempatan itu, Menteri Budi menegaskan penetapan garis batas laut wilayah ini tidak dipengaruhi reklamasi yang dilakukan Singapura.
"Penarikan garis batas Indonesia bertolak pada garis-garis batas kepulauan Indonesia. Di sisi Singapura, dari original coast line yang tidak dipengaruhi oleh reklamasi yang dilakukan Singapura. Kami kembali menegaskan bahwa tindakan reklamasi yang dilakukan Singapura tidak mempengaruhi garis batas," ujar Budi Karya di DPR, Kamis(15/12).
Baca: Indonesia-Singapura Sepakati Batas Laut Kedua Negara
Ratifikasi perjanjian ini juga memberi kepastian hukum bagi kegiatan ekonomi di kawasan itu, khususnya di bidang pelayaran dan pelabuhan.
Budi mengatakan ratifikasi ini sudah melalui serangkaian proses rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau.
Dengan disahkannya perjanjian antara kedua negara itu, pemerintah lebih mantap dalam melakukan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum kelautan.
Pemerintah berharap pengesahan perjanjian ini akan mendorong penyelesaian batas maritim dengan negara lain yang masih dalam proses pembahasan.
Menteri Budi mengatakan Indonesia membutuhkan kepastian hukum untuk mengelola potensi-potensi maritimnya.
Baca juga:
Editor: Agus Luqman
"Saya kira ini kewarasan kita ini sudah luar biasa tidak dipakai gitu lho." 
"Ppengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi. Coba nanti saya ingin dengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan"
"Artinya kalau bicara tentang pendapatan negara, ini adalah kebohongan yang dilakukan oleh KKP, oleh menteri kita. Jadi bukan untuk kemaslahatan negara, tapi untuk kemaslahatan makelar."
"Walaupun format tidak sesuai dengan yang kita rencanakan semula, perayaan hari ulang tahun ke 75 Republik Indonesia ini tetap harus hikmat."
Dari hasil investigasi, Polri mengklaim bahwa Satgas Tinombala sudah memberi peringatan terlebih dahulu sebelum menembak. 
"Cara paparan secara ilmiah saya belum belum melihat itu. Jadi saya belum bisa mengatakan Ini potensinya bagaimana,"
"Sampai hari ini sudah ada 31 perusahaan yang sudah kita verifikasi faktual yang diumumkan ada 26."
"Dianjurkan kepada anak-anak maupun orang tua jangan ikut salat Iduladha,"
"Pembatasannya tergantung kondisi penyebarannya di daerah. Karena destinasi wisata adanya di daerah." 
Akan tetapi, sebelum resmi menyandang gelar sarjana, polisi menangkapnya pada 2 September 2019.
"Bayinya sudah pulang duluan kalau stabil. Dan alhamdulilah sebanyak 35 pasien positif itu pulang selamat," 
"Kami teruskan kepada KASN ada 324"
"Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun, dihitung setelah terdakwa selesai jalani pidana pokok. Menyatakan menolak permohonan JC yang diajukan oleh terdakwa,"
"Terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak pada percepatan penanganan ini. Tidak datar-datar saja,"
"Jangan sampai ada keluhan. Misalnya yang meninggal, bantuan santunan itu harus mestinya begitu meninggal bantuan santunan harus keluar,"
“Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan. Nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi saya buatin perpu,"
"Jadi ikan ikan yang pada saat sebelum pandemi kita lihat kurang, sekarang jumlahnya banyak sekali. Sekarang kita lihat tuna cuma dari pelabuhan yang ada di sana, terus juga hiu"
"Ini era KPK yang paling banyak problemnya. Saya rasa belum pernah KPK sekacau ini masalahnya, dan belum pernah juga kepercayaan publik jatuh"
"Dewas tentu akan pelajari dan kumpulkan bukti dan faktanya terlebih dahulu,"
Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) tahun 2017 merinci 46 persen remaja mulai merokok karena terpengaruh iklan rokok
