KBR, Jakarta - DPR meratifikasi perjanjian garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ratifikasi perjanjian ini memberi kekuatan hukum bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menjaga kedaulatan wilayah.
Pada kesempatan itu, Menteri Budi menegaskan penetapan garis batas laut wilayah ini tidak dipengaruhi reklamasi yang dilakukan Singapura.
"Penarikan garis batas Indonesia bertolak pada garis-garis batas kepulauan Indonesia. Di sisi Singapura, dari original coast line yang tidak dipengaruhi oleh reklamasi yang dilakukan Singapura. Kami kembali menegaskan bahwa tindakan reklamasi yang dilakukan Singapura tidak mempengaruhi garis batas," ujar Budi Karya di DPR, Kamis(15/12).
Baca: Indonesia-Singapura Sepakati Batas Laut Kedua Negara
Ratifikasi perjanjian ini juga memberi kepastian hukum bagi kegiatan ekonomi di kawasan itu, khususnya di bidang pelayaran dan pelabuhan.
Budi mengatakan ratifikasi ini sudah melalui serangkaian proses rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau.
Dengan disahkannya perjanjian antara kedua negara itu, pemerintah lebih mantap dalam melakukan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum kelautan.
Pemerintah berharap pengesahan perjanjian ini akan mendorong penyelesaian batas maritim dengan negara lain yang masih dalam proses pembahasan.
Menteri Budi mengatakan Indonesia membutuhkan kepastian hukum untuk mengelola potensi-potensi maritimnya.
Baca juga:
Editor: Agus Luqman
Dari tanggal 31 Agustus saat penangkapan dilakukan hingga saat ini. Akses pendampingan itu dibatasi," kata Tim Advokat
"Bukannya kita tidak mau membuka, tapi ini masih dalam proses penyidikan. Kita pun biasanya menyebut inisial, belum boleh nyebut PT-nya."
"Karena ada konsekuensi penegakan hukum jika terbukti ada perusahaan yang lalai dalam menjaga arealnya dari karhutla."
"Tersangka Surya Anta ditanya, mau jadi apa? 'Saya mau jadi Presiden Papua', ngomong gitu dia waktu pemeriksaan. Dengan dokumen-dokumen yang didapatkan, ya itu sudah jelas (makar)."
"Aliansi mahasiswa fokus mendesak DPR, mengingat 24 September merupakan paripurna terakhir dan satu dari 4 tuntutan mereka adalah DPR tidak mengesahkan 4 RUU, diantaranya RKUHP dan RUU Pertanahan"
"Rendahnya kenaikan cukai rokok akan berdampak pada pola peralihan konsumsi rokok mahal ke murah"
"Kita minta Polda Papua dan Papua Barat untuk selektif dan menghentikan seluruh penangkapan sewenang-wenang, dan membuka akses yang luas untuk keluarga."
"Saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI, agar pengesahan RUU KUHP ditunda." 
"Kemarin Bapak Presiden sudah menerima surat pengunduran diri dari Pak Imam Nahrawi, dan tadi mengangkat Saudara Hanif Dakiri"
Pengambilalihan ditarget rampung sebelum akhir 2019
Meski urgensinya sudah ditekankan berbagai riset, fasilitas darurat bencana belum masuk ke dalam rencana pembangunan KEK Tanjung Lesung.
Massa pun meminta komitmen pemerintah menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya.
"Saat ini kami sudah mengeluarkan DPO dan kemarin melakukan upaya paksa dan melakukan pencarian kerumah di Jakarta dan melakukan penggeledahan," 
"Kalau kita menetapkan status tersangka seseorang itu, ada kewajiban dari KPK untuk menyampaikan surat kepada beliau. Dan beliau sudah menerimanya beberapa minggu yang lalu,"
Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware mengatakan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas formalitas
"Komisi II DPR akan rapat pengambilan keputusan Tingkat I pada 23 September 2019. Insya Allah dibawa pada Rapat Paripurna terakhir."
"Coba, 'hukum yang hidup di masyarakat' itu apa? Ga jelas! Rumusan di RKUHP pun tidak pasti, dan juga pemerintah mengakui belum punya penelitian soal ini loh!"
fenomena eksodus itu menunjukkan ada ketidaknyamanan yang dirasakan mahasiswa Papua, selama tinggal di luar Papua.
Undang-undang apapun pasti diterima dan pasti akan disidangkan dan akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana isi putusannya atau apa yang diuji, pasal berapa, ayat berapa kita lihat nanti
Menyayangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini mulai dari korupsi sampai dengan demokrasi di Indonesia yang makin lama makin terancam.