Menag: Ormas Tak Perlu Sweeping Atribut Natal

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau organisasi masyarakat (ormas) untuk tak perlu menggelar aksi sweeping atribut keagamaan non-muslim.

BERITA , NASIONAL

Selasa, 20 Des 2016 17:15 WIB

Author

Ria Apriyani

Menag: Ormas Tak Perlu Sweeping Atribut Natal

Ilustrasi.


KBR, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau organisasi masyarakat (ormas) untuk tak perlu menggelar aksi sweeping atribut keagamaan non-muslim. Sebab menurutnya, aksi sweeping selama ini kerap diwarnai kekerasan.

Kalaupun toh tak menggunakan kekerasan, kata dia, tekanan yang diberikan massa aksi seringkali membuat masyarakat merasa terintimidasi. Ia khawatir hal itu akan menciptakan suasana yang tidak kondusif.

Baca: Kapolri Tegur Kapolres Kota Bekasi

"Upaya paksa dengan menggunakan kekerasan. Kan begitu. Karena istilah sweeping ini kan maknanya bsa beda-beda. Tapi kalau yang dimaksud adalah upaya paksa atau dengan ancaman atau bahkan dengan kekerasan maka itu hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum, atas dasar hukum," kata Lukman usai rapat di Kemenkopolhukam, Selasa (20/12/2016).

"Sehingga menurut saya ormas-ormas tidak perlu melakukan itu," imbuhnya.

Lebih lanjut Menteri Agama Lukman Hakim pun mengingatkan, hanya aparat keamanan yang berwenang melakukan sweeping.

Baca: Ketua MUI Sebut Fatwa Tak Wajib Diikuti

Sedangkan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), kata dia, tidak serta merta bisa menjadi dasar pembenaran aksi sweeping berkedok sosialisasi oleh ormas. Penegakan hukum, kata dia, sepenuhnya wewenang aparat seperti kepolisian. (ika)

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Tak Berpihak Pada Nelayan, Pemerintah Didesak Revisi Perda Zonasi Wilayah Pesisir

Seleksi Capim KPK

Memulai Usaha dengan Modal Minim

Kabar Baru Jam 15