Kepolisian Jadi Lembaga Penegak Hukum yang Terbanyak Diadukan ke Ombudsman

Lembaga Ombudsman Republik Indonesia menyatakan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik di Kepolisian menempati urutan tertinggi pada tahun ini.

BERITA , NASIONAL

Sabtu, 31 Des 2016 11:06 WIB

Author

Randyka Wijaya

Kepolisian Jadi Lembaga Penegak Hukum yang Terbanyak Diadukan ke Ombudsman

Kantor Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. (Foto: Setneg.go.id)


KBR, Jakarta - Lembaga Ombudsman Republik Indonesia menyatakan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik di Kepolisian menempati urutan tertinggi pada tahun ini.

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala memerinci, pengaduan paling banyak mengenai penundaan berlarut atau maladministrasi dalam menangani kasus di Kepolisian. Selain itu juga, penyimpangan prosedur dan tidak memberikan pelayanan.

Catatan akhir tahun Ombudsman soal pelayanan lembaga penegak hukum menyebut, aduan di kepolisian mencapai 1612 laporan. Peringkat kedua terbanyak adalah pengadilaan dengan pengaduan sebanyak 392 laporan. Diikuti Kejaksaan sebanyak 106 laporaan pengaduan.

"Seperti yang kami sebutkan di sini, bahwa kami khususnya dalam konteks kepolisian itu kami menengarai ada mulai dari tidak kompeten, diskriminasi, perlakuan yang berpihak konflik kepentingan. Namun yang paling bermasalah adalah penundaan berlarut. Jadi saya kira ini satu hal yang bisa dimengerti walaupun tidak bisa diterima," kata Adrianus Meliala di Gedung Ombdusman RI Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Bekas Komisioner Komisi Kepolisian Indonesia (Kompolnas) itu menambahkan, jumlah perkara yang ditangani Kepolisian mencapai sekitar 200 ribu kasus. Penundaan tersebut, karena banyaknya kasus yang ditangani polisi.

Baca:

"Jadi Polri menerima banyak sekali kasus yang kemudian harus bagi-bagi, sehingga tidak bisa menjamin kecepatan penyelesaian dari satu kasus. Di pihak lain, masyarakat berharap terus ya dan ketika tidak ada kepastian ujung-ujungnya mereka lari kepada kami," ujar Adrianus.

Saat dikonfirmasi ke Polri, polisi beralasan tidak mempunyai personel dan anggaran yang cukup. Menurutnya, persoalan itu harus dikembalikan kepada manajemen internal Polri. Selain itu, kompetensi penyidik di daerah juga banyak yang belum mendapat pendidikan khusus.

"Ujung-ujungnya mereka kalau melihat perkara salah, menerapkan pasal salah, lalu mulai mengadakan penyelidikan juga salah. Menurut saya ini bahaya saat polisi sudah mulai profesional."

Kata Adrianus, penyidik Polri ada sekitar 40 ribu orang. Sedangkan yang mengikuti pendidikan kejuruan penyidik hanya 5000an orang di antaranya.

"Jadi bayangkan 35 ribu lain itu seperti terjun payung aja itu, ditugaskan sebagai penyidik tanpa ada bekal kemampuan penyidikan, itu bahaya kan," pungkas Adrianus.

Baca:

Laporan yang paling banyak masuk ke Ombudsman di antaranya dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Sedangkan laporan terkait pelayanan publik secara umum pada 2016 di Ombudsman mencapai 10.153 aduan. Jumlah itu meningkat pesat dibandingkan 2013 yang hanya 5.173 aduan dan sepanjang 2015 sebanyak 6.859 laporan pengaduan. (ika)

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Eps.6: Kuliah di Perancis, Cerita dari Dhafi Iskandar

Insiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarkat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak