Jaga Aksi 4/11 dan 2/12, Polri Keluar Duit Rp 76 M

Dana besar itu dipakai kepolisian untuk memboyong anggotanya dari daerah ke Jakarta.

BERITA | NASIONAL

Senin, 05 Des 2016 20:06 WIB

Author

Ria Apriyani

Jaga Aksi 4/11 dan 2/12, Polri Keluar Duit Rp 76 M

Kapolri Tito Karnavian mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi Hukum DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Polri menghabiskan kurang lebih Rp 76 miliar untuk biaya pengamaman aksi di Jakarta. Kapolri Tito Karnavian merinci pengamanan aksi terakhir menelan biaya hingga Rp 43 miliar. Sisanya digunakan saat pengamanan aksi Jumat, 4 November lalu. Kata Tito, angka ini membengkak karena Polri butuh memindahkan pasukan Brimob dari berbagai daerah ke Jakarta.

"Karena melibatkan jumlah personil cukup besar untuk menarik Brimob-Brimob dari daerah aman, dipinjam sebentar. Itu kekuatan total untuk Polri dan TNI 20 ribu lebih. Polri 18 ribu, BKOTD-nya 4 ribu," ujar Tito di DPR, Senin (5/12).

Saat ini, anggaran untuk pencegahan dan pengamanan aksi sudah habis. Kementerian Keuangan sudah mengucurkan tambahan Rp 90 miliar khusus pengamanan aksi sampai akhir tahun. Tito memprediksi kedepannya masih ada aksi-aksi serupa. Apalagi menurutnya proses persidangan akan segera dimulai.

Momen ini kata dia berpotensi dimanfaatkan untuk mengadakan aksi lanjutan. Kepolisian mewaspadai agar jangan sampai ada penunggang-penunggang lain dalam aksi selanjutnya. "Yang kita khawatirkan ada pendompleng lain. Itu yang kita jaga. Kita masih selidiki nama-nama lain. Biarlah nanti penyidik bekerja," tandasnya.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Aparat diminta Tingkatan Kualitas Pengamanan Pejabat Negara