KBR, Jakarta - Calon Pemimpin KPK, Johan Budi, menolak dibilang lemah ketika meninggalkan jabatannya di beberapa kesempatan. Hal itu dia sampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK, di Komisi III, Senin (14/12/2015) malam.
Johan menanggapi pertanyaan Anggota komisi III Nasir Djamil yang menganggap pelepasan jabatan adalah bentuk kelemahan. Namun, kata Johan, hal itu adalah bentuk tanggung jawabnya. Baik selama dia bekerja untuk Tempo dan sebagai Plt Pimpinan KPK.
"Saya tidak tahu kenapa rasa tanggung jawab ini dinilai pak Nasir sebagai kelemahan. Saya tidak tahu mengukur kelemahan dari sisi yang mana. Itu solidaritas dan tanggung jawab saya selaku kepala bidang," ujar Calon Pemimpin KPK, Johan Budi kepada KBR, Senin (14/12).
Johan melanjutkan. "Termasuk juga ketika Novel Baswedan akan ditahan. Sayalah pimpinan yang kemudian konpers, mengatakan bahwa kalau Novel ditahan saya mengundurkan diri. Saya serahkan mandat ini ke presiden. Ini kalau dianggap kelemahan, saya tidak tahu."
Calon Pimpinan KPK, Johan Budi, juga menyatakan KPK ke depan harus fokus pada kepentingan nasional. Salah satunya adalah pemberantasan korupsi di bidang sumber daya alam.
Hari ini pelaksana tugas Pemimpin KPP Johan Budi menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Selain Johan, DPR juga menguji Sujanarko, Alexander Marwata, dan Saut Situmorang. Empat calon lain akan dites esok.
Editor: Rony Sitanggang
"Kami mengedepankan musyawarah mufakat supaya ada kesamaan. Akhirnya kami memutuskan secara mufakat."
"Memilih orang hebat untuk dampingi beliau (Kapolri) untuk melayani bangsa ini,"
"Sekarang di depan mata, lagi-lagi akrobat anggaran dipertunjukkan. PSI mendesak KPK segera bertindak. Uang rakyat jangan seenaknya dipermainkan seperti ini,”
"Saya yakin, Pak Menhan ini kalau urusan anggaran itu detil, berkali-kali dengan saya hampir hapal di luar kepala. Jadi saya juga merasa aman untuk urusan 127 triliun."
"Kalau bisa subsidinya tidak dicabut. Biar bisa berjalan lancar, sebagai penggerak ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat desa," 
"Kalau yang sifatnya komunitas budaya, sepanjang tidak melanggar dan tidak menyimpang dan tidak merugikan pihak lain, tidak ada tindak pidananya."
"Kami tegaskan informasi kan ada saluran resmi. Karena kewenangannya Imigrasi untuk mengetahui lalulintas orang."
"Usulan yang telah ditandatangani NPHD adalah sebesar Rp 9.936.093.923.393," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman.
Menurut Ramson Siagian, OJK terkesan menutup-nutupi segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Jiwasraya.
Ombudsman usul ada badan khusus pengawasan tambang, yang berwenang mengawasi tambang legal dan ilegal.
50 RUU Prioritas untuk Prolegnas 2020 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Ada juga sejumlah faktor psikologis yang membuat banyak orang mau jadi pengikut mereka, yaitu post-power syndrome, kurang kasih sayang, dan keinginan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
"Dibikin catatan kutipan itu dari mana? Kalau seperti ini kan plagiat. Kalau plagiat masa kita harus bertanya lanjut?"
"Minimal kalau kita wali kelas, kalau SMP punya 32 murid di kelas, kita harusnya berteman dengan media sosial ke-32 anak ini,” kata Komisioner KPAI.
“Sampai saat ini belum ada draf yang disampaikan pemerintah terkait omnibus law," kata Ketua DPR Puan Maharani.
Untuk kegiatan usaha 'risiko rendah', masyarakat cukup melakukan pendaftaran.
Donny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan. Surat permintaan bantuan kepada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah dilayangkan."
"Jadi bagi perusahaan tambang tertentu yang memiliki program hilirisasi, tidak ada batasnya. Apa dampak ini semua? Pengusiran akan terjadi terhadap orang-orang di kampung."