KBR, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mensyaratkan kapal eks asing sebelum keluar dari Indonesia harus melewati proses deregistrasi dengan rekomendasi tim satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan ilegal (satgas 115) terlebih dahulu.
Bahkan kata Susi, perlu izin dari Presiden Indonesia jika kapal-kapal eks asing tersebut ingin melaut kembali.
Susi juga meminta pemilik kapal asing untuk membeberkan informasi bagaimana mereka beroperasi. Itu menjadi langkah satgas 115 untuk memberikan efek jera terhadap pelaku illegal fishing.
"Bagaimana mereka beroperasi dengan seluruh jaringannya. Kemudian langkah kedua, kita duduk bersama dengan departemen keuangan dalam hal ini pajak untuk menghitung kerugian negara dan berapa kita akan denda mereka," kata Susi, Selasa (15/12/2015).
Selasa siang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meremikan Kantor Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) yang berlokasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Satgas illegal fishing yang disebut satgas 115 ini dikomandani oleh Menteri Susi Pudjiastuti.
Sedangan sebagai kepala pelaksana harian adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Widodo. Dalam struktur di bawah kepala pelaksana harian ada direktur operasi dan direktur yustisia yang bertugas dalam penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan. Unsur-unsur dalam satgas ini pun telah dilengkapi sarana untuk melakukan penenggelaman.
Editor: Rony Sitanggang
Sensus pertanian diharapkan bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk mencatat by-name by-address siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi pertanian. Seperti subsidi pupuk dan lain-lain.
"Potensi korupsi tinggi itu berawal dari conflict of interest (konflik kepentingan) antarinstansi dan pelaksananya. Sehingga itu menjadi paradoks satu sama lain."
Dari beberapa jenazah yang dipulangkan, sebagian PMI kehilangan satu ginjalnya. Kebanyakan jenazah PMI tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka sudah bekerja antara 5-10 tahun. 
"Bagaimana anak muda memaknai Pancasila? Sementara itu, penutupan kampus berimbas pada para mahasiswanya."
"Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita."
Usaha mikro kecil terhambat regulasi dan jebakan zona nyaman
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
