KBR, Jakarta- Jemaat GKI Yasmin kota Bogor, untuk keenam kalinya, menggelar ibadah malam Natal di rumah jemaat. Juru bicara GKI Yasmin, Bona Sigalinging, mengatakan selama acara tadi tidak ada intimidasi dan pelarangan dari warga sekitar. Bahkan umat muslim dan kristiani setempat saling membantu jalannya proses malam natal.
"Tidak ada intimidasi, sepanjang hari ini selama tidak ada kelompok intoleran yang dikerahkan dari luar Bogor kita selalu amanaman saja. Seperti malam ini kita melakukan misa natal di salah satu rumah jemaat, di sebelah kiri kanannya juga sahabatsahabat muslim. Bahkan, tadi di salah satu bagian, ada terdengar paduan suara lagulagu gereja dengan suara tetangga yang menjalankan sholatnya atau sembahyangnya, sangat indah. Kami malah mendirikan tenda di perkampungan," jelas Juru bicara GKI Yasmin Bona Sigalinging kepada KBR, Kamis (24/12/2015)
Juru bicara GKI Yasmin, Bona Sigalinging menambahkan, untuk Natal esok, pihaknya bersama jemaat gereja HKBP Filadelfia akan menggelar ibadah Natal di depan Istana Negara, Jakarta. Kata Bona, ada sekitar 300 lebih jemaat yang akan bergabung. Ibadah di depan istana menjadi simbol agar pemerintah membuka gembok gereja Yasmin dan Filadelfia yang selama ini disegel pemerintah daerah. Meskipun kedua gereja itu sudah sah lewat putusan pengadilan. Untuk GKI Yasmin sendiri sudah dinyatakan sah oleh Mahkamah Agung dan lembaga Ombudsman Republik Indonesia.
Masuknya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, maka beban pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang saat ini masih berjalan, akan lebih mendapat tantangan lebih.
“Anaknya menggunakan pisau ini dan sudah diperintahkan oleh Abu Rara untuk melakukan serangan terorisme kepada kepolisian. Tapi, anaknya mengurungkan niatnya karena anaknya tidak berani,” kata Dedi.
"Yang perlu dipahami ialah bahwa gratifikasi atau pemberian yang sifatnya gratis atau free ini berpotensi menjadi pidana."
"Untuk kelima kalinya, Indonesia akan kembali memberikan kontribusi nyata dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat global.”
APINDO memperkirakan kenaikan UMP tahun depan sebesar 8,51 persen bisa menyebabkan ongkos produksi para pengusaha membengkak. 
Majalah TIME, yang dulu menggadang-gadang Jokowi sebagai "A New Hope", kini tidak bersuara apa-apa soal pelantikan periode keduanya.
Kerjasama ekonomi dan perdagangan RCEP diperkirakan bakal menjadi kerjasama terbesar di dunia. Namun diperkirakan akan merugikan masyarakat kecil. 
"Kalau kita punya transparansi soal siapa saja pemilik HGU, bagaimana petanya dan seterusnya, maka akan ada efek yang membuat mereka behati-hati melakukan praktik pembakaran."
Polri menyatakan sosok Jusuf Kalla sebagai pemimpin yang mengayomi, terutama saat kepolisian menangani konflik di Poso, Sulawesi Tengah.
"Kebiasaan yang dijalankan Pak Jokowi begitu. Selalu mengecek atas pekerjaan yang telah beliau perintahkan," 
Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati menyebut, Presiden harus tanggap dan concern, dalam menjaga hutan Indonesia agar kelestarian alam tetap baik.
"Sebenarnya tidak boleh monopoli, mana lembaga yang memenuhi syarat boleh-boleh saja menerbitkan sertifikat halal,"
Dengan tamu asing lebih banyak, pelantikan Jokowi juga menghabiskan anggaran lebih besar.
"Kalau presiden memaksakan Perpu, dan dari awal Perpu diterbitkan sudah ditolak sama DPR, maka umur Perpu juga nggak akan lama. Ditolak lagi sama DPR, mau ngapain lagi?"
"Saya selalu bilang siapa pun yang terpilih saya berharap orang-orang yang berkeringat kemarin, dan yang penting punya track record yang baik untuk menyelesaikan ini,"
"Modus ini dikendalikan di negara asal dia dari Thailand kemudian sampai di Indonesia ada lagi pengendalinya,"
"Diperintahkan oleh Abu Rara untuk melakukan serangan terorisme kepada kepolisian. Tapi anaknya mengurungkan niatnya karena anaknya tidak berani," 
"Barang bukti cukup beragam mulai dari senjata tajam berbagai macam jenis, kemudian replika senjata dan airsoft gun. Kemudian ada bahan-bahan atau senyawa yang digunakan untuk merakit bom," 
Di DPR, hemat kami yang paling penting adalah Undang-Undang itu tidak dibatalkan dengan Perpu, karena kalau Undang-Undang itu dibatalkan semuanya dengan sebuah Perpu 
Dengan mengesahkan revisi Undang-Undang KPK saja, Presiden telah mengingkari janjinya untuk memperkuat KPK.