Basaria: Tak ada Unsur Korupsi Kasus Diserahkan ke Kejaksaan

"Basariah akan mendata terlebih dulu sebelum melakukan tindakan pada kasus-kasus yang sudah ditangani komisioner KPK sebelumnya."

KBR, Jakarta - Pemimpin KPK terpilih  memastikan semua kasus yang ditangani KPK akan diselesaikan. Asalkan, kata Basariah Panjaitan, kasus-kasus itu memenuhi unsur korupsi dan dua alat bukti terpenuhi.

Basariah akan mendata terlebih dulu sebelum melakukan tindakan lanjutan pada kasus-kasus yang sudah ditangani komisioner KPK sebelumnya.

"Kita akan maping dulu, mendata seluruh kasus apakah sudah memenuhi unsur apa tidak. Pada prinsipnya semua kasus harus diselesaikan. Kalau unsur tidak terpenuhi, sesuai pasal 32 (pasal 44 berisi tentang bukti permulaan dan pelimpahan perkara, red), walaupun kerugian negara sudah ada, ini akan kita serahkan ke Kejaksaan untuk dituntut secara perdata." kata Pemimpin KPK Terpilih Basariah Panjaitan, Jumat (18/12).

Ditanya soal kasus-kasus yang sempat mandeg di KPK seperti BLBI, Basariah mengklaim akan mempelajari dulu kasus itu. Dia tetap menyatakan meski ada unsur kerugian negara, kasus yang tak memenuhi unsur dalam UU KPK hanya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Semalam melalui pemungutan suara akhirnya Komisi Hukum DPR mendapat 5 nama sebagai pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Laode M. Syarif. Agus  eks kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meraih suara terbanyak dengan 53 suara. Di belakangnya Basaria, anggota kepolisian yang mendapat 51 suara. 

Sedangkan perolehan suara Alexander Marwata (Eks hakim tipikor) 46, Saut Situmorang (Staf ahli Badan Intelejen Negara) 37 dan Laode M. Syarif (dosen Universitas Hasanuddin) 37 suara.

Tampilnya kelima nama itu menggusur calon yang berasal dari KPK. Yakni Busjro Muqoddas, Johan Budi dan Sujanarko.

Kemudian juga melalui pemungutan suara Agus terpilih sebagai ketua KPK yang baru.

Editor: Rony Sitanggang

• 5 pemimpin baru kpk
• Basaria Panjaitan
• pelimpahan kasus
• diteruskan ke perdata
• maping kasus
• unsur korupsi
• bukti permulaan