TNI-Polri, Jangan Rekayasa Kasus Pembunuhan di Paniai

KBR, Jakarta - Masyarakat adat Paniai meminta aparat hukum untuk mengulang proses penyelidikan kasus penembakan warga Paniai di Papua. Mereka menduga ada rekayasa dalam penyelidikan tersebut.

Menurut Ketua Masyarakat Adat Paniai John Gobay, warganya yang ditembak bukan dalam posisi menyerang aparat. Mereka ditembak saat lari ketakutan karena diberondong senjata api dari polisi dan TNI. Untuk itulah diperlukan tim independen untuk menginvestigasi kasus tersebut.

"Kita inginkan investigasi yang independen karena ini masyarakat saya persis dikepung gabungan anggota TNI dan Polri. Mereka ditembak bukan dalam posisi sedang menyerang, tetapi mereka sudah lari karena takut rentetan tembakan yang dikeluarkan oleh aparat TNI dan Polri," jelas John Gobay saat dihubungi KBR, Senin (22/12).

John Gobay menambahkan masyarakat adat Paniai meminta kasus penembakan masyarakat Paniai yang menewaskan lima orang dan melukai belasan orang dituntaskan sebelum Natal. Kata dia, hingga kini pemerintah mengabaikan tuntutan masyarakat Paniai soal ganti rugi korban dan pembentukan tim independen.

Sementara itu, Komisi Kepolisan Nasional (Kompolnas) tetap memantau kinerja polisi dalam penyidikan kerusuhan di Paniai, Papua. Anggota Kompolnas Edi Saputra Hasibuan mengatakan, pihaknya meminta publik bersabar menunggu hasil investigasi dari aparat.

Kata dia, kendala terletak pada penelusuran jenis peluru yang ditembakkan. Edi menghimbau masyarakat untuk membantu memberikan informasi.

"Karena ini menyangkut masalah, balistik, kita kan tahu siapa yang melakukan penembakan, tapi saya kira memang ini adalah tugas daripada polri, khususnya dari puslabfor, untuk memastikan itu peluru apa yang ditembakkan, kemudian juga itu dari jenis apa, karena itu sangat ilmiah, tidak bisa kami, tapi yang paling penting, bagaimana kasus ini cepat terbongkar," kata Edi saat dihubungi KBR juga.

Sejumlah tim investigasi diturunkan untuk menyelidiki kerusuhan di Paniai yang menewaskan 5 orang. Di antaranya, tim dari TNI, Polri dan Komnas HAM. Namun, sampai saat ini belum ada satu pun yang mengumumkan hasil investigasinya.

Editor: Pebriansyah Ariefana