KBR, Jakarta - Partai Demokrat memastikan tidak akan masuk ke koalisi pendukung Jokowi ataupun Prabowo meski kedua koalisi tersebut mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Pilkada.
Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan partainya hanya sebagai penyeimbang di antara dua koalisi. Meski demikian, partainya berterima kasih kepada Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie yang menyatakan mendukung Perppu Pilkada.
"Kita mendukung Perppu, KIH juga kelihatannya mendukung juga. Jadi kita bisa bersama-sama dengan KIH. Anggota KMP yang mau mendukung sama-sama mendukung silahkan. Kalau yang tidak mau yah silahkan. Kalau untuk masuk ke KIH kita belum pikirkan. Kami baru soal sama-sama mendukung Perppu," ujar Syarief Hasan saat dihubungi KBR.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie mengubah keputusannya untuk mendukung Perppu Pilkada. Pernyataan itu diungkapkan melalui akun Twitternya.
Editor: Antonius Eko
Tindakan intoleran dan diskriminatif masih banyak terjadi
"Jika setengah saja anggaran subsidi digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya, maka bisa terbangun sekitar 29 GW atau sedikit lebih besar dari beban puncak Pulau Jawa 27 GW."
"Selama ini yang mencari sekolah itu orang tua, negara tidak pernah campur tangan. Jadi Pemda enak-enak saja. Mereka tidak tahu jumlah sekolahnya timpang."
"Standar minimal yang kami maksud adalah apa seharusnya yang diberikan oleh pemerintah atau yang didapat oleh terhadap pelayanan publik khususnya pelayan publik dasar seperti KTP, KK, dan sebagainya."
"Saat ini sekitar 36 persen lansia di Indonesia miskin atau rentan miskin, dan jumlahnya akan semakin meningkat seiring penuaan penduduk."
James diperiksa sebagai saksi bagi atas tersangka bekas Presiden Direktur Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto
"Mereka tidak melihat pentingnya UN untuk anak-anak mereka? kalau tidak ada UN anak akan fokus terhadap pembelajaran. Jadi bukan lagi belajar untuk UN, tapi mereka belajar untuk kehidupan mereka."
"Akan bisa dipastikan tidak ada calon kepala daerah yang mantan narapidana korupsi yang belum jeda lima tahun."
"Jangan digugat kita keok, karena tak serius menghadirkan lawyer yang terbaik yang kita punyai. Tapi yang terpenting jangan berbelok. Baru digugat saja mundur."
"Itu seharusnya menjadi tugas negara, tugas para penegak hukum, khususnya pengawasan bagaimana memastikan itu."
"Caranya bagaimana? Saya tidak mau tahu. Jangan membayangkan tidak bisa."
Dari 120 juta pekerja di Indonesia, baru ada 52 juta pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Itupun tak semuanya tercatat sebagai peserta aktif.
Pembentukan super holding tidak tergantung pada jumlah desa, melainkan besaran produktivitas.
"Situasi ini menggambarkan tentang bagaimana meningkatnya situasi HAM di Papua yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan tema-tema yang dilanggar itu, hak hidup peringkat paling tertinggi."
"Misalnya sudah tidak ada anak sekolah dalam rumah tangga. Itu data kita sudah lama. Harusnya sudah kita keluarkan."
"Harapan KPK tentu saja semua pidana yang dijatuhkan atau semua hukuman yang dijatuhkan itu sudah dilaksanakan, barulah kemudian dihitung masa lima tahun tersebut,"
"Peraturan KPU agar dibuatkan rumusan yang jauh lebih detail sebagaimana telah diputus dalam amar putusan MK,"
Kementerian Kesehatan mendukung Bulog salurkan beras fortifikasi
Kebijakan 'Merdeka Belajar' juga meminta inisiatif pemerintah daerah untuk mendorong pemerataan pendidikan.
"Yang 50 persen yang ditanggung negara itu akan dibarengi dengan prasyarat kinerja."