KBR, Jakarta - Pemerintah masih menunggu DPR untuk pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Aidil Amir Daud mengatakan draf RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsisilasi sudah rampung dan sudah dimasukkan dalam prolegnas 2015.
Kata dia, pemerintah tinggal menunggu parlemen untuk menuntaskan pembahasan RUU itu dan menjadikan RUU sebagai dasar hukum penyelesaian HAM.
"Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diharapkan KKR bisa memberikan penyelesaian yang berkeadilan bagi korban dan pelaku yang bermartabat, begitu prinsinya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," jelas Amir Daud di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, (10/12)
Saat ini pemerintah menunggu rekomendasi dari DPR terkait pembentukan peradilan HAM Adhoc. Hingga kini belum ada rekomendasi DPR yang diterima pemerintah dalam proses pembentukan peradilan HAM Adhoc.
"Perkembangan dari DPR tentu akan ada rekomendasi, kalau rekomendasi dari DPR keluar kepada Presiden untuk membentuk Peradilan HAM Adhoc tentu Presiden akan mengeluarkan Kepres-nya. Di pidato kemarin Presiden menegaskan bahwa dia akan memberikan perhatian untuk menyelesaikan semua permasalahan masa lalu yang belum selesai," jelas dia lagi.
Sebelumnya, dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Komnas HAM dan korban HAM di Yogyakarta, Presiden Jokowi mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong pembentukan pengadilan HAM Adhoc.
Editor: Pebriansyah Ariefana
Pemerintah Sudah Masukkan RUU KKR ke DPR
KBR, Jakarta - Pemerintah masih menunggu DPR untuk pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Aidil Amir Daud mengatakan draf RUU Komisi

Rabu, 10 Des 2014 11:58 WIB


HAM, DPR, pemerintah
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Pelanggaran Anggota Polisi Meningkat karena Sanksi Tak Beri Efek Jera
Penegakan disiplin dan konsistensi sanksi menjadi salah satu kunci mencegah berulangnya kembali pelanggaran anggota. Jika pemberian sanksi malah diikuti promosi jabatan, itu tidak akan membuat jera.
BMKG Waspada Bibit Siklon Tropis 94W Dekat Papua
"Kami mohon tidak menganggap sepele adanya bibit siklon ini."
Mabes Polri Cari Formula untuk Cegah Pelanggaran Anggota
"Yang tidak kalah penting adalah bisa ke depan menciptakan formula yang tepat untuk mencegah dan melakukan mitigasi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri."
Kasus Pelanggaran Etik dan Disiplin Polisi Meningkat Kadiv Propam Polri Minta Maaf
Fredi berjanji untuk mengkaji lebih lanjut penyebab tingginya pelanggaran yang dilakukan anggotanya selama ini.
DPR Minta Perusahaan Bayar THR H-7 Idulfitri
Pemerintah telah memberikan stimulus kepada pengusaha di tengah pandemi Covid-19
INDEF Masyarakat Didorong Beli Mobil Baru tapi Dilarang Mudik
Pemerintah harus memikirkan kompensasi terhadap kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari pelarangan mudik.
Kontroversi Satgas Penagih Utang BLBI Dari Politis Hingga Pemborosan
Saat ini ada lembaga penegak hukum lain yang sebetulnya bisa mengusut perkara BLBI. Tak hanya itu, pembentukan Satgas justru akan berkonsekuensi pada pengeluaran keuangan negara yang tak perlu.
KPK Siap Bantu Satgas Pemburu Aset BLBI
"Apapun sepanjang memang kepentingan negara, KPK tentu akan dukung."
Menag Salat Tarawih Harus Dilakukan dengan Pembatasan
Menag meminta daerah zona merah dan oranye untuk beribadah di rumah masing-masing
Pemerintah Tetapkan 13 April Awal Ramadan 1442 H
Hilal awal Ramadan sudah tampak di sejumlah daerah
Subsidi Ongkir Belanja Online INDEF Pemerintah Perlu Lebih Aktif Dorong UMKM Go Digital
"Sehingga ketika ada hari belanja online nasional atau Harbolnas, atau momentum subsidi ongkos kirim belanja online, yang menikmati juga para UMKM lokal."
Kementan Pastikan Ketersediaan Pangan Nasional Cukup Hingga Lebaran
Hanya untuk daging sapi dan kerbau mengalami defisit sebanyak 1.526 ton
Kilang Minyak Balikpapan Siap Serap 18 ribu Tenaga Kerja
Rizal juga mengingatkan Pertamina untuk menepati janjinya dengan memberi ruang khusus bagi warga asli Balikpapan bekerja
Rumah Inspirasi Memupuk Toleransi dan Melawan Diskriminasi sejak Dini
Anak-anak diajarkan merayakan perbedaan dan keberagaman
Perusahaan Tak Bayar THR Sanksi Menanti
Pembayaran THR yang ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan
Empat Tahun Penyiraman ke Novel Jokowi Didesak Ungkap Aktor Intelektual
Tim Advokasi mempertanyakan status dari kedua pelaku yang diduga belum diberhentikan sebagai anggota Polri.
THR Menaker Dibayar Penuh dan Tepat Waktu
"Agar melakukan dialog kepada pekerja atau buruh, untuk mencapai kesepakatan secara kekeluargaan disertai itikad baik. Kesepakatan dibuat secara tertulis mengenai pembayaran THR"
IDAI Tetap Menolak Sekolah Tatap Muka
Banyak anak-anak yang menjadi korban keganasan virus korona.
Kemristek Gabung Kemendikbud DPR Efektifkan Pengambilan Keputusan
"Mudah-mudahan keputusan terkait ide-ide baru yang ada hubungannya dengan pendidikan tinggi bisa jadi lebih cepat,"
DPR Setuju Kemristek Gabung Kemendikbud Begini Kata Bambang
"Saya sudah mengusulkan, kalau dipisah, BRIN-nya terpisah sebagai badan. Kementeriannya kalau bisa kembali ke Ristekdikti. Karena di situ lah sebenarnya kombinasi yang baik."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Ramadan dan Idul Fitri Jadi Momentum Dorong Konsumsi Masyarakat
Kabar Baru Jam 8
THR 2021 dan Ketentuan Pembayarannya
Kabar Baru Jam 10