JK: DPR Jangan Anti Pekerja Asing

"Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta tak anti pada pekerja asing yang ingin menjabat posisi strategis di perusahaan BUMN."

KBR, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta tak anti pada pekerja asing yang ingin menjabat posisi strategis di perusahaan BUMN. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pekerja asing dengan spesialis tertentu dibutuhkan untuk mengembangkan perusahaan BUMN. Oleh karena itu ia menilai Indonesia tidak boleh menutup diri pada pekerja asing tersebut. Sebab pengetahuan teknologi mereka bisa diambil untuk memajukan perusahaan.

"Itu ilmu teknologi dan bisnis terus (berkembang). Jadi kita tidak bisa menutup diri. Bisa saja bukan sebagai direksi. Itu bisa sebagai konsultan bisa jadi apa. Tanpa keterbukaan kita tidak bisa ikut. Kita juga bisa orang kita bekerja di luar negeri. Jangan lupa banyak orang kita bekerja di perusahaan Timur Tengah sekarang," ujar JK di Jakarta, Selasa (23/12).

Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan, jika Indonesia anti pada pekerja asing, hal tersebut bisa membuat negara asing akan anti pada pekerja Indonesia. 

Menurut JK, saat ini sudah banyak pekerja Indonesia yang menjabat posisi strategis di perusahaan asing. Bahkan sejumlah manajer di Qatar Oil dan Qatar Gas berasal dari Indonesia. 

Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno membuka peluang pada pekerja asing untuk menjabat posisi strategis di perusahaan BUMN. Menanggapi hal itu, Namun Ketua Komisi BUMN DPR Achamad Hafizc  menolak rencana Rini tersebut. Ia menilai kebijakan itu tidak nasionalis.

Editor: Antonius Eko 

• jusuf kalla
• dpr
• pekerja asing