KBR68H, Jakarta - Kepolisian Indonesia akan mengikuti langkah Kapolri Sutarman menggunakan kendaraan berbiaya murah untuk keperluan dinas. Juru bicara Kepolisian Indonesia, Boy Rafli Amar mengatakan, penggunaan mobil dinas murah ini akan diikuti semua pejabat korps Bhayangkara. Kata dia, penyesuaian kendaraan dinas tersebut telah dilakukan saat ini. Bahkan, sejumlah anggota Polri telah menukar mobil dinas mewahnya.
"Itu kan keteladanan yang disampaikan oleh Kapolri . Nanti akan ada penyesuaian penyesuaian . Sejalan dengan apa yang dilakukan oleh kapolri," ujar Boy Rafli Amar usai pelantikan Kabareskrim di ruang Rupatama Mabes Polri Jakarta, Jumat (06/12).
Boy Rafli Amar menambahkan, penggunaan mobil murah untuk keperluan dinas anggota Polri ini akan diwajibkan setelah kebijakan baru soal anggaran pembelian mobil dibuat. Sementara anggaran pembelian mobil yang digunakan oleh pejabat Polri saat ini sudah terealisasi. Karena itu, tidak mungkin ada pengeluaran anggaran untuk membeli mobil saat ini.
Kepala Polri J Sutarman mulai memakai mobil Kijang Innova. Semasa menjabat Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Sutarman menggunakan Toyota Camry. Kini mobil tersebut sudah berpindah tangan, digunakan oleh Kabareskrim baru, Inspektur Jenderal Suhardi Alius.
Editor: Doddy Rosadi
Semua Pejabat Korps Bhayangkara Akan Pakai Mobil Murah
KBR68H, Jakarta - Kepolisian Indonesia akan mengikuti langkah Kapolri Sutarman menggunakan kendaraan berbiaya murah untuk keperluan dinas.
Jumat, 06 Des 2013 23:12 WIB
pejabat polri, mobil murah, sutarman
Kirim pesan ke kami
WhatsappBERITA LAINNYA - NASIONAL
Permendikbud Pencegahan Kekerasan Ibarat Macan Kertas
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.Megawati: Kenakan Tarif Bea Masuk untuk Gandum Impor
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.Bisikan Jokowi ke Ganjar, Kerjakan Kedaulatan Pangan
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.ODHA, Diskriminasi dan Lemahnya Aturan Perlindungan Kelompok Rentan
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.Zulhas Bagi-Bagi Uang ke Pedagang Pasar Tanah Abang, Alasannya?
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.Menyoroti Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.Pemerintah Optimistis Stunting Turun 14 Persen di 2024
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."Pemerintah Belum Serius Mengatasi Prostitusi Anak
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.Pemerintah Integrasikan Transportasi Publik Jabodebek
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.Panda Nababan: Berpolitik Tidak Mengenal Istilah Karbitan
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.Harga Beras Masih Tinggi, Pemerintah Tambah Stok Beras untuk OP
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.Social Commerce Dilarang, Pedagang Untung atau Rugi?
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Seluk Beluk Gangguan Makan
Waspada Eating DisorderJadi Ketum PSI, Kaesang Akan Sowan Presiden
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"Tolak Relokasi Pulau Rempang, Warga Dituduh Langgar UU ITE
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," Kaesang: PSI Terbuka untuk Semua Parpol
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"Presiden Jokowi: Mau Pilih Prabowo, Anies, Ganjar, Silakan
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."Melani Budianta, Menikmati Sastra Lintas Zaman
Buku-buku favorit Melani BudiantaPro dan Kontra Larangan Social Commerce
Pelarangan itu kurang tepat.Lama Menggantung, MenPAN-RB Desak Pengesahan RUU ASN
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
Recent KBR Prime Podcast
Bedah Prospek Emiten Energi dan EBT
Google Podcasts Ditutup Tahun Depan
Kabar Baru Jam 7
30 Provinsi Kekurangan Dokter Spesialis
Kabar Baru Jam 8
Most Popular / Trending