KBR68H, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertimbangkan untuk melakukan banding terhadap pembatalan pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang pengangkatan Patrialis dan Maria sebagai hakim MK kemarin.
Juru Bicara Presiden Julian Pasha mengatakan, keputusan PTUN tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sehingga Presiden SBY masih bisa mengajukan banding.
"Patrialis dan Maria tetap sah sebagai Hakim Konstitusi dan menjalankan tugas sebagai hakim. Sebagaimana diketahui pemerintah juga sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding terhadap amar putusan PTUN tersebut. Posisi Presiden jelas, beliau sangat menghormati keputusan pengadilan dan menjalankannya. Ini masih di pertimbangkan karena masih ada waktu 13 hari sejak hari ini," ujar Julian di Jakarta, Selasa (24/12).
Kemarin, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan keppres tersebut diajukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesia Corruption Watch. Hakim yang menanganinya adalah Teguh Satya Bhakti, Elizabeth IEHL Tobing, dan I Nyoman Harnanta dengan panitera pengganti Nanang Damini.
Gugatan itu diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK. Koalisi menilai ada proses yang salah dalam pengangkatan calon hakim konstitusi. Penunjukan Patrialis ini cacat hukum. Padahal aturan tentang MK Pasal 19 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan, pencalonan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif dan harus dipublikasikan kepada masyarakat.
Keppres itu dinilai melanggar UU MK Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 20 (2) soal integritas calon sebagai negarawan yang menguasai konstitusi.
Editor: Doddy Rosadi
SBY Kemungkinan Banding Putusan PTUN
KBR68H, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertimbangkan untuk melakukan banding terhadap pembatalan pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Selasa, 24 Des 2013 16:45 WIB


sby, banding, PTUN
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Hasil Tes PCR Covid-19 Lama Begini Upaya Kementerian Kesehatan
"Kita lihat bahwa untuk memperluas laboratorium untuk pemeriksaan PCR ada syarat-syarat tertentu."
GeNose Upaya Murah Menyisir Virus Korona
"Kita akan dorong semua public area juga pakai ini. Karena ini sudah dirilis oleh Genose, oleh Kementerian Kesehatan. "
Jokowi Ingatkan Pentingnya Toleransi Di Indonesia
Toleransi membantu merawat Indonesia kepada peradaban yang lebih maju harmonis dan modern
KNKT Lanjutkan Pencarian CVR Sriwijaya Air
Data CVR akan melengkapi data flight data recorder (FDR) yang sudah ditemukan, dan diunduh timnya.
Gubernur Anies Perpanjang PSBB Jakarta Hingga 8 Februari
"Akan fokus menjangkau dan menekan terjadinya klaster keluarga karena klaster keluarga menyumbang 566 klaster,"
Vaksinasi Covid-19 Satgas Sudah Lebih 146 Ribu Nakes
"Karena itu saya sangat mendorong enam platform yang saat ini dikembangkan,”
Pengembangan Vaksin Merah Putih ini Alasan Menristek Dorong banyak Metode
"Karena itu saya sangat mendorong enam platform yang saat ini dikembangkan,”
Banjir Kalsel Mulai Surut
Kapal ADRI 50 juga mengangkut personel TNI, bahan-bahan logistik, peralatan rumah sakit lapangan, serta alat berat guna membantu korban bencana alam di Kalimantan Selatan maupun Sulawesi Barat.
Kemendag Klaim Stok Daging Sapi Aman
PT Suri Nusantara Jaya di Bekasi, Jawa Barat memiliki cadangan daging sapi dan kerbau hingga 17 ribu ton
Perpanjangan PPKM Epidemiolog Tegas dan Serius
"Pembatasan sosialnya kurang ketat. Harus dilakukan pembatasan sosial yang serius bukan bohong-bohongan begitu."
PPKM Satgas Covid-19 Minta Pemda Aktif Intervensi
"Hasil monitoring dan evaluasi ini pun mencerminkan perlunya penambahan strategi penanganan pandemi dengan memanfaatkan kekuatan negara, yaitu budaya gotong royong."
Pemerintah Siapkan Aturan Vaksinasi Covid-19 Mandiri
"Sedang dipersiapkan regulasinya, karena itu akan mengatur pembelian oleh sektor-sektor industri tertentu,"
Angka Kasus Covid Masih Tinggi Pemerintah Perpanjang PPKM Hingga 8 Februari
"Dari data-data yang ada, bahwa di 72 Kabupaten/Kota itu masih ada beberapa, mulai penurunan tapi kurvanya masih belum turun ke bawah,"
Pandemi Covid-19 Menkes Targetkan Lansia dan Pekerja Layanan Publik Divaksin Mulai Maret
"Kemudian public workers Maret-April 17 juta, di akhir public workers masuk ke lansia itu sekitar 25 juta,"
Realisasi Vaksinasi Covid-19 Selesai Setahun Jokowi Kita Punya Kekuatan
"Ini hitung-hitungan ada 30.000 vaksinator, satu hari bisa mengerjakan 30 orang yang divaksin. Sehari berarti sudah hampir satu juta."
PUPR Sebut Perbaikan Dua Jembatan Di Kalsel Selesai Hari Ini
Jembatan sementara tersebut dibuat untuk menggantikan jembatan Mataraman dan Tanah Laut Tabanio yang putus, saat banjir
Calon Kapolri Listyo Polisi Tak Akan Lagi Lakukan Tilang
Listyo menerangkan, mekanisme tilang akan diubah secara bertahap menjadi serba elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (e-TLE).
Pandemi 9 Provinsi Keterisian RS-nya Lebih 70 Persen Banten Paling Tinggi
"Banten ini memang agak fluktuatif. Sempat memang tinggi di Oktober, kemudian Desember agak turun, kemudian mulai naik lagi di akhir Desember,"
PPKM Pandemi COvid-19 KSP Perpanjangan Tergantung Situasi
"Selama dua minggu inilah sebuah upaya keras untuk menurunkan ."
Pandemi Covid-19 Dinkes Jakarta Klaster Keluarga Meningkat
"Bagi warga yang sudah memiliki hasil positif dari pemeriksaan Covid-19, dapat menghubungi puskesmas terdekat untuk dapat ditentukan kondisi keluhannya."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Menyoal Program Restrukturisasi Jiwasraya
Kabar Baru Jam 8
Kapan Kekebalan Terbentuk Usai Vaksinasi Covid-19?
Kabar Baru Jam 10