SBY Kemungkinan Banding Putusan PTUN

KBR68H, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertimbangkan untuk melakukan banding terhadap pembatalan pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

NASIONAL

Selasa, 24 Des 2013 16:45 WIB

Author

Abu Pane

SBY Kemungkinan Banding Putusan PTUN

sby, banding, PTUN

KBR68H, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertimbangkan untuk melakukan banding terhadap pembatalan pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang pengangkatan Patrialis dan Maria sebagai hakim MK kemarin.

Juru Bicara Presiden Julian Pasha mengatakan, keputusan PTUN tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sehingga Presiden SBY masih bisa mengajukan banding.

"Patrialis dan Maria tetap sah sebagai Hakim Konstitusi dan menjalankan tugas sebagai hakim. Sebagaimana diketahui pemerintah juga sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding terhadap amar putusan PTUN tersebut. Posisi Presiden jelas, beliau sangat menghormati keputusan pengadilan dan menjalankannya. Ini masih di pertimbangkan karena masih ada waktu 13 hari sejak hari ini," ujar Julian di Jakarta, Selasa (24/12).

Kemarin, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan keppres tersebut diajukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesia Corruption Watch. Hakim yang menanganinya adalah Teguh Satya Bhakti, Elizabeth IEHL Tobing, dan I Nyoman Harnanta dengan panitera pengganti Nanang Damini.

Gugatan itu diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK. Koalisi menilai ada proses yang salah dalam pengangkatan calon hakim konstitusi. Penunjukan Patrialis ini cacat hukum. Padahal aturan tentang MK Pasal 19 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan, pencalonan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif dan harus dipublikasikan kepada masyarakat.

Keppres itu dinilai melanggar UU MK Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 20 (2) soal integritas calon sebagai negarawan yang menguasai konstitusi.

Editor: Doddy Rosadi

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Hakim Diminta Dalami Kesaksian Pelajar Korban Penyiksaan Polisi

Kabar Baru Jam 17

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Omnibus Law untuk Siapa?