Presiden Diminta Jalankan Putusan PTUN

KBR68H, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan Keppres pengangkatan Hakim MK Patrialis Akbar dan Maria Farida. Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi, Bahrain mengatakan, ini dilakukan untuk mengembalikan kewenangan MK secara utuh. Terlebih, kata dia, tugas dan tanggung jawab MK sangat penting menjelang pemilihan umum 2014. Selain itu, ia juga berharap presiden segera berkonsultasi dengan Komisi Yudisial untuk mencari pengganti dua hakim tersebut.

"Kami meminta Keppres itu dibatalkan segera oleh presiden. Kami juga ingin presiden memerintahkan Komisi Yudisial untuk membentuk panel ahli untuk merekrut hakim konstitusi yang baru. Kami juga berharap presiden seharusnya tidak melalukan banding terhadap putusan tersebut. Karena kalau dilakukan banding, tentu nanti akan menjadi permasalahan besar di tahun 2014 karena akan menjadi tahun politik, kan," katanya ketika dihubungi KBR68H melalui sambungan telepon, Selasa (12/24).

Sebelumnya PTUN Jakarta membatalkan keppres terkait pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim MK. Gugatan itu diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK, karena prosesnya salah dalam pengangkatan calon hakim konstitusi.

Penunjukan Patrialis ini dianggap cacat hukum lantaran tidak mengacu pada aturan tentang MK yang menyatakan, pencalonan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif dan harus dipublikasikan kepada masyarakat. Keppres itu dinilai melanggar Pasal UU MK soal integritas calon sebagai negarawan yang menguasai konstitusi.

Sementara itu, Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, Presiden SBY masih mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Dia menilai putusan PTUN belum berkekutan hukum tetap. Patrialis dan Maria masih bisa menjalankan sidang di MK.

Editor: Doddy Rosadi