PPATK: Proses Rekrutmen Direksi BUMN Tidak Transparan

"KBR68H, Jakarta - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menyatakan proses perekrutan direksi BUMN khususnya dalam sektor perbankan tidak transparan."

KBR68H, Jakarta - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menyatakan proses perekrutan direksi BUMN khususnya dalam sektor perbankan tidak transparan. Ketua PPATK Muhammad Yusuf selama ini proses pemilihan terhadap para komisaris perbankan tidak melewati uji kelayakan dan kepatutan. Menurut Yusuf, hal ini dapat memicu masuknya anggota partai politik yang duduk dalam direksi BUMN dan bisa memicu terjadinya penyalahgunaan dana bank untuk kegiatan partai tertentu

"Kita tidak punya hubungan langsung, cuma kita melakukan koordinasi dengan pihak perbankan. Tapi saya berharap ada satu kelemahan menurut kelemahan saya, kalau didireksi perbankan ada fit asnd proper di Bank Indonesia, pengujinya adalah pihak yang variatif ada akademisi,ada tenaga ahli dari BI dan ada pihak ketiga dari luar artinya obyektifitas cenderung baik, tapi kalau direksi BUMN kita tidak melihat di mana fit and propernya," kata Yusuf dalam Program Sarapan Pagi KBR68H, Senin (9/12).

Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencurigai adanya penyalahgunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang disalurkan BUMN jelang pemilu 2014. Yusuf mengungkapkan, CSR yang rawan penyelewengan khususnya di sektor perbankan. Dana-dana itu dianggap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik tertentu.

Editor: Doddy Rosadi

• rekrutmen
• BUMN
• PPATK