NASIONAL

Pertamina Nilai Langkah Pemprov DKI Batasi Kuota BBM Subsidi tak Efektif

"PT Pertamina menilai langkah Pemerintah DKI Jakarta yang akan membatasi kuota bahan bakar minyak bersubsidi tak akan berjalan efektif."

KBR68H, Jakarta - PT Pertamina menilai langkah Pemerintah DKI Jakarta yang akan membatasi kuota bahan bakar minyak bersubsidi tak akan berjalan efektif. Juru Bicara Pertamina Ali Mundakir mengatakan, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bisa membuat antrean panjang di SPBU wilayah satelit Jakarta. Pengendara mengantre dan akan memilih mengisi BBM bersubsidi ke daerah lain seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi. Selain itu, kata dia akan muncul pasar gelap karena keterbatasan BBM bersubsidi di Jakarta.

"Saya menyatakan seperti ini karena kami sudah punya pengalaman untuk wilayah DKI Bekasi, Banten itu kita salurkan, sesuai kuota saya itu sudah menimbulkan antrean di mana-mana. Apalagi kalau dihilangkan nanti akan bergser ke wilayah pinggiran," kata Ali Mundakir kepada KBR68H.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai langkah pemerintah Provinsi Jakarta membatasi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan membebankan konsumsi minyak di daerah satelit. Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo mengatakan, warga Jakarta akan mencari stasiun pengisian BBM yang harganya jauh lebih murah di wilayah sekitar Jakarta seperti Depok, Tangerang, Bogor dan Bekasi. Kata dia, Pemprov Jakarta harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar mempersiapkan persoalan teknis seperti ini.

"Tidak ada artinya juga Pemda DKI melakukan pembatasan tetapi pada saat yang sama daerah sekitarnya tidak melakukan pembatasan, berbeda kalau itu dilakukan di Batam dan di Bali itu bisa dikontrol. Tetapi kalau untuk DKI seharusnya tidak membuat kebijakan antar daerah berbeda bebannya akan bergeser ke daerah sekitarnya," kata Sudaryatmo

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan membatasi kuota BBM bersubsidi. Pernyataan ini setelah rencana penghapusan BBM bersubsidi tak bisa dilakukan karena bertentangan dengan aturan. Pemprov DKI Jakarta mencari jurus jitu mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum untuk menekan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Salah satunya, dengan rencana menghapus BBM bersubsidi.

Editor: Taufik Wijaya

• Pertamina
• YLKI
• BBM
• Pemprov DKI