KBR68H, Jakarta - Pertamina melalui kontraktornya PT Inti bakal menambah personil untuk mengurangi antrian pengendara mobil yang ingin memasang alat pengendali BBM pada kendaraan bermotor atau RFID. Manager Sosialiasi Sistem Monitoring dan Pengendalian BBM (SMPBBM) PT Inti Andi Nugraha mengatakan, selain menambah personil, pihaknya juga akan menambah waktu operasional pendaftaran RFID tersebut. Meski begitu pihaknya belum menentukan jumlah pasti tambahan personil untuk mengurangi antrian pengendara itu.
"Saat ini kita memang sebenarnya satu tim kita ada 3 orang, jadi perposko ada 3 orang. Tetapi, memang dalam implementasinya ternyata ada kendala tekhnis, si personil harus membantu posko lain, makanya kita terus coba mana yang harus kita tambah dan bisa membantu posko lainnya, itu yang harus kita susun prioritasnya," Kata Andi saat dihubungi KBR68H.
Manager Sosialiasi Sistem Monitoring dan Pengendalian BBM (SMPBBM) PT Inti Andi Nugraha.
Sebelumnya, masyarakat di Jabodetabek panik dan mengantre untuk memasang RFID karena tenggat waktu pemasangan berakhir akhir bulan ini. Di beberapa SPBU kawasan Jakarta , antrian yang panjang sempat membuat lalu lintas lumpuh total. Sementara sekitar 54 ribuan kendaraan beroda 4 dan lebih telah terpasang alat pengendali BBM atau RFID. Pertamina mengandeng PT INTI untuk pemasangan Ring RFID pada sekitar 100 juta kendaraan bermotor di seluruh Indonesia. Pada tahap ujicoba saat ini pemasangan RFID baru untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Antri RFID Panjang, Pertamina Tambah Personil di SPBU
KBR68H, Jakarta - Pertamina melalui kontraktornya PT Inti bakal menambah personil untuk mengurangi antrian pengendara mobil yang ingin memasang alat pengendali BBM pada kendaraan bermotor atau RFID.
Minggu, 01 Des 2013 13:12 WIB
RFID, BBM Bersubsidi, Kendaraan Bermotor, Pertamina
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Dugaan Gratifikasi, Bekas Menag Lukman Hakim Diperiksa KPK
"Nanti kita lihat lebih lanjut ya, tidak mungkin saya jelaskan sekarang gratifikasinya terkait apa. Ini masih terus kami klarifikasi, ada beberapa orang juga yang perlu kami mintakan keterangan,"Terdakwa Korupsi PT PLN Batubara Kembalikan Uang Rp477 Miliar
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 3318 K/Pid/Sus Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019. Yang dijatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp477,359,539.Menkeu: 70 Persen APBD untuk Orang Pemda, Sisanya untuk Rakyat
"APBD-nya hampir 70 persen untuk mengurusi orang-orang Pemda. Jadi sisa-sisanya untuk rakyat. Itu kan tidak benar.”Sistem Jalan Berbayar Hanya Untungkan Orang Kaya?
"Sistem jalan berbayar sering dinilai sebagai kebijakan elitis, yang menghalangi orang miskin menggunakan jalanan sehingga orang kaya bisa bepergian tanpa hambatan."Kemenkes Klaim Sudah Bahas Penyuluhan Kesehatan Calon Pengantin
"Program ini untuk kita dorong, agar sebelum mereka formal menikah, sudah dapat informasi itu," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Kirana Pritasari. Wapres: Pengusaha Besar Tak Usah Urus Produk Kecil
“Yang gede-gede itu tidak ngurusin yang kecil-kecil. Supaya ekonomi rakyat diberikan kepada pengusaha lemah UMKM, itu arahnya ke sana, yang gede ngurus yang gede, yang kecil biar kepada UMKM".Penuntasan Kasus HAM, Istana Ngotot KKR
"Intinya bahwa atas berbagai yang dinamakan pelanggaran HAM, kita jangan hanya fokus kepada penyelesaian yudisial, tapi juga ada alternatif penyelesaian nonyudisial."Menteri Kelautan Mulai Evaluasi Kebijakan Peninggalan Susi
"Tunggu saja tanggal mainnya. Pokoknya sudah masuk target saya, "Sertifikat Layak Nikah, Ini Alasan Menko
"Maksud saya sertifikat itu harus dipastikan bahwa setiap calon pasangan pengantin muda, dia memang sudah dibekali pengetahuan dan pemahaman yang sangat cukup tentang itu, sebelum dia menikah."Sertifikat Layak Nikah, Kemenag Kerahkan Petugas KUA dan Penyuluh Agama
"Wajib untuk ditatar. Kan sama KUA kadang-kadang karena mau cepat, makanya pada saat menikah saja dikasih nasihat. Ini akan lebih lagi."Subsidi PBI BPJS Kesehatan, Pemprov DKI Usulkan Tambahan Anggaran Rp1,1 Triliun
Kenaikannya sendiri kalau seluruhnya itu lebih dari Rp1 triliun untuk PBI saja, untuk BPJS saja kenaikannya. Dari Rp1,4 sekarang naik Rp1,1. Kan Rp1 triliun dibutuhkan kenaikan anggaranBrimob Tak Akan Tarik 7 Ribuan Pasukannya dari Papua Hingga 2020
"Sampai sekarang ini yang sudah tergelar di sana, kurang lebih hampir 7.000. Baik itu yang konflik sosial, yang kemarin. Baik operasi Nemangkawi, pengejaran KKB itu, maupun pengamanan objek vital,"Kemenaker: Era 4.0 Akan Ada Pekerjaan Hilang, Tapi Jangan Pesimis
Menurut prediksi Bank Dunia, berbagai pekerjaan yang bersifat rutin, mudah terprediksi, memiliki prosedur baku, serta mengandalkan database bakal digantikan oleh robot.Paksa Gunakan Angkutan Umum, Jalan Berbayar Mulai Diberlakukan Tahun Depan
"Bersama dengan Pemprov DKI untuk melaksanakan ERP dalam rangka push policy. Kalau tidak gitu orang tidak pindah ke angkutan umum," Bom Bunuh Diri Medan, Polisi Tangkap 10 Orang
"Ada 10 orang yang sudah diamankan, jadi 5 orang di Riau, kemudian satu orang di Bekasi, kemudian 3 orang di Banten, satu orang di Jawa Tengah. "Ada Korban Jiwa, Pengoperasian Grabwheel Dievaluasi
"Nah oleh karena itu tugasnya BPTJ ke depan untuk mengevaluasi bersama-sama Grab untuk keselamatan," kata Bambang Prihartono.Bom Medan Tak Pengaruhi Pasar Saham dan Investasi
"Hari ini juga ada koreksi tetapi tidak lebih dari 1 persen, jadi saya pikir (insiden bom), tidak begitu mengganggu market," kata Inarno Djayadi, Dirut BEI di Jakarta, Kamis (14/11/2019).Era 4.0, Jutaan Pelaku Usaha Mikro-Kecil Masih 'Buta Internet'
"Rendahnya pendidikan ditengarai menjadi salah satu penyebab rendahnya penggunaan internet pada industri mikro-kecil."Bom Bunuh Diri Medan, Ini Kondisi 6 Korban
"Itu operasi penyambungan tendon. Penyambungan urat otot yang sempat terputus."Ahok Jadi Bos BUMN? Ini Kata PDIP
"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok, jadi ini masih dalam proses seleksi."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 10
Samoa Menetapkan Status Darurat Campak
Laporan Prakiraan Cuaca Sepekan Ke Depan Dari BMKG
Bakal Eksklusif, Masuk Pulau Komodo Mesti Pakai Membership?
Kabar Baru Jam 8