KBR68H, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempertanyakan sebab tewasnya tahanan politik Papua Kanius Murib di dalam penjara.
Anggota Komnas HAM Natalius Pigai juga mempertanyakan banyaknya tahahan politik di Papua yang berobat dengan menggunakan uang pribadi.
Nathalius Pigai yang juga warga Papua itu menegaskan, pemerintah seharusnya bertanggungjawab atas seluruh biaya pengobatan para tahanan politik.
"Evaluasi kami bahwa tahanan politik di sana sangat memperihatinkan.
Mereka mendapat perlakuan tidak berprikemanusian. Ini bisa dilihat dari
tewasnya Kanius Murib, serta kasus Philip Karma yang terpaksa berobat ke
Jakarta menggunakan biaya sendiri," kata Nathalius Pigai.
Meninggalnya
tahanan politik Papua, Kanius Murib di dalam penjara memicu protes
kalangan aktivis kemanusiaan. Mereka meminta pemerintah bertanggung
jawab atas tewasnya Kanius Murib.
Berdasarkan data LSM Kontras, jumlah tahanan politik di Papua antara tahun 2003-2012 ini terdapat sekitar 72 orang. Sementara data dari Kementerian Hukum dan HAM, jumlah tapol/napol di Papua hanya 25 orang.
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Menurut Juru bicara KKP, PP 26/2023 ini mengatur tata cara serta tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak benar informasi yang mengatakan bahwa Bawaslu belum mendapat akses ke Silon.
Aksi viral cover lagu di hutan bambu
"Bagaimana aturan seputar percaloan di tanah air? Sementara itu, korban NCII alias penyebaran konten intim non-konsensual, malah terancam dipolisikan dan sempat dilaporkan ke polisi."
Jika bonus demografi ini tidak dimaksimalkan, dapat berisiko menjadi bencana dengan peningkatan jumlah pengangguran.
Anggaran subsidi pupuk berkurang Rp10 triliun dalam empat tahun terakhir.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan meningkatkan ekosistem industri mobil listrik dengan memaksimalkan sumber daya mineral tanah air.
"Jadi eselon II yang berminat jadi bupati walikota daftar, nanti dites,"
MK beralasan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK untuk menjaga independensi. Saut membantah, karena sejak keluarnya UU Nomor 19/2019, KPU sudah tidak independen. 
