KBR68H, Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM mengaku belum menerima laporan resmi terkait meninggalnya tahanan politik Papua, Kanius Murib.
Juru bicara Kementerian Hukum Martua Batubara berjanji bakal segera membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus itu.
"Kita
sudah memiliki standar prosedur operasi atau SOP. Mengapa ada seorang
warga binaan yang meninggal di penjara, tentu akan ada tindakan
penyelidikan. Tentu saja nanti kita akan melaporkan ke aparat penegak
hukum. Kita tunggu dulu hasil penyelidikan dari petugas," kata Martua
Batubara.
Awal pekan lalu, tahanan politik Papua Kanius Murib
meninggal setelah sakit parah di penjara kelas II B Wamena, Jayawijaya.
Padahal sejak masuk penjara 12 tahun silam Kanius dalam keadaan sehat.
Hingga kini sebab meninggalnya Kanius masih dianggap misterius.
Kanius dipenjara 20 tahun atas tuduhan membobol gudang senjata di Kodim 1702 Wamena pada 2003. Sebelum meninggal, ia mengalami sakit lumpuh dan hilang ingatan.
Kalangan aktivis kemanusiaan mempertanyakan perlakuan aparat di penjara terhadap tahanan politik dan narapidana politik di Papua. Kasus Kanius Murib mengingatkan pada kasus yang dialami tapol Papua lainnya, Filep Karma dan Yusak Pakage yang juga mengalami sakit di penjara. Selama dipenjara, Filep tidak pernah dibawa ke rumah sakit. Aktivis pun menggalang dana untuk membiayai perawatan sendiri di rumah sakit.
Selain Kanius Murib dan Filep Karma, terdapat enam tapol di Papua dengan beragam sakit yang diderita. Mereka adalah Ferdinand Pakage (mata buta akibat dipukul sipir), Apotnagolik Lokoal (stoke), Jefrai Murib (stroke), Forkorus Yaboisembut (gangguan penglihatan), Kimanus Wenda (hernia), Yusak Pakage (gangguan pada pencernaan).
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
Bahkan sebagian wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami curah hujan dengan kategori di bawah normal.
"Bapanas melakukan distribusi pangan di mana totalnya sebanyak 1142,5 ton"
Dengan target yang begitu besar sebagai acuan itu bagus, tetapi apakah tercapai atau tidaknya saya melihat dengan perkiraan yang ada mestinya tidak ya
Ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat pemilu serentak, lewat pilpres itu berjalan baik.
