NASIONAL

Tito: Realisasi Belanja Daerah Rendah

"Realisasi belanja daerah baru 61 persenan atau Rp 778,6 triliun. "

realisasi APBD rendah

KBR, Jakarta -  Persentase realisasi belanja APBD provinsi, kabupaten, dan kota dianggap masih rendah hingga 18 November 2022.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti rendahnya realisasi daerah yang kalah dengan realisasi belanja APBN. Realisasi belanja daerah baru 61 persenan atau Rp 778,6 triliun.  

"Baru 61 persen, ini di bawah nasional. Nasional sudah diatas 70 persen, baru 61 persen sekali lagi 18 November 2022 di bawah tahun yang lalu 64 persen, baik di tingkat provinsi juga terjadi penurunan belanjanya, kabupaten juga terjadi penurunan, kota juga turun dari 60 ke 59," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan secara daring di Kemendagri, Senin (21/11) pagi.

Mendagri  Tito Karnavian mengatakan, lima provinsi dengan realisasi belanja APBD terendah yakni Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Sumatera Selatan, dan Jambi. 

Baca juga:

- Serapan Anggaran Rendah, Jokowi: Duit APBD di Bank Masih Sangat Besar

- Perencanaan Anggaran Tak Optimal, Rp1.200 Triliun APBN Belum Terserap

Sementara lima provinsi dengan realisasi belanja tertinggi yaitu Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Barat.

"Sulawesi Tengah 43 persen, Kaltim 49 persen, Maluku 50 persen, Sumsel 60 persen, Jambi 61. Lampung belanjanya cukup tinggi, kita lihat di sana datanya 77 persen," tuturnya.

Rendahnya realisasi belanja berbanding terbalik dengan realisasi pendapatan daerah. Tito menyebut, realisasi pendapatan APBD mencapai 77,65 persen atau Rp 909,95 triliun.

Silpa

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong daerah untuk memaksimalkan realisasi anggaran seluruh daerah. Sebab, sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) akan membengkak, jika realisasi belanja lebih rendah ketimbang pendapatan yang diterima daerah.

Tito menyebut, besarnya Silpa akan berpengaruh terhadap tingginya inflasi di daerah.

"Kalau Silpa tahun depan di saat situasi kita memerlukan intervensi penanganan inflasi ya uangnya jangan disimpan di bank, harus beredar di masyarakat. Untuk memperkuat daya beli masyarakat dan men-trigger swasta agar mereka swastanya bangkit dan inflasi bisa lebih terkendali," ujar Tito.

Tito mengatakan realisasi belanja daerah baru 61 persenan atau Rp 778,6 triliun Per 18 November 2022. Padahal, kata dia, realisasi pendapatan daerah mencapai 77,65 persen atau Rp 909,95 triliun.

Menurutnya, percepatan harus segera dilakukan daerah dalam merealisasikan belanja modal dan barang. Tujuannya agar Silpa  di setiap daerah bisa diminimalisir.

Sebelumnya berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran  tahun anggaran 2021 sebesar Rp 84,9 triliun. Realisasi ini turun 65,4% dibandingkan Silpa  2020 yang mencapai Rp 245,6 triliun.

Editor: Rony Sitanggang

  • APBN
  • serapan anggaran
  • APBD

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!