Bagikan:

Stok Pemerintah Menipis, Harga Beras Melonjak

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menilai target stok beras pemerintah sejumlah 1,2 juta ton sulit terealisasi.

NASIONAL

Selasa, 01 Nov 2022 19:49 WIB

Author

Muthia Kusuma

Stok  Pemerintah Menipis, Harga Beras Melonjak

Ilustrasi: Calon pembeli mengecek kualitas beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Selasa (4/10/2022). (Foto: ANTARA/Risyal Hidayat)

KBR, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras merangkak naik sejak Juli 2022. Saat itu, harga beras sebesar Rp11.525 per kilogram. Sedangkan pada Oktober, menjadi Rp11.850 per kilogram.

Deputi bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS, Setianto menyebut, beras merupakan satu-satunya komoditas pangan yang menyumbang inflasi tertinggi pada bulan ini secara year-on-year.

"Kemudian beras ini komoditas yang masih mengalami inflasi 3,83 persen. Andilnya sebesar 0,12 persen. Kalau kita bandingkan dengan September yang lalu ini masih mengalami peningkatan, September yang lalu sebesar 2,56 persen sekarang 3,83 persen," ucap Setianto, dalam jumpa pers daring, Selasa, (1/11/2022).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren kenaikan harga Gabah Kering Panen (GKP) selama beberapa waktu terakhir. Selama Oktober, harga gabah tertinggi di tingkat petani Rp10.000 per kilogram, dan Rp10.070 per kilogram di tingkat penggilingan.

Langkah Pemerintah

Merespons tren kenaikan harga beras, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Aturan itu menargetkan cadangan beras pemerintah mencapai 1 jutaan ton pada akhir 2022.

Beleid itu juga memberi kewenangan pada Bulog dalam menyerap beras rakyat sebagai CPP. Aturan ini menjamin Bulog mendapatkan kompensasi jika harga jual beras kepada rakyat lebih rendah dibandingkan harga beli dari petani.

Presiden juga memerintahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan stok beras terkini dalam sepekan. Menteri Syahrul mengklaim ketersediaan beras nasional masih aman bahkan surplus berdasarkan data dan neraca Kementan. Itu disampaikan mentan usai rapat di Istana Merdeka, kemarin.

"Jatim panen September-Desember ini 1,15 juta ton. Jateng 1,01 juta ton, Jabar 1,5 juta ton. Sulsel 1,16 (juta ton). Saya kira ini panen berikutnya, sekarang kau mau beli beras apa? di mana? bahwa harga saya tidak campur, tapi ketersediaan bahkan pembeli dibutuhkan. Karena kita akan segera panen lagi dan tentu saja kalau ada yang bilang terjadi penipisan beras, jangan percaya itu," ucap Syahrul kepada wartawan, Senin, (31/10/2022).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendorong Bulog dan pemerintah daerah untuk menyerap beras dari petani lokal. Itu dibutuhkan guna menstabilkan harga beras dan menjaga kualitasnya.

Sulit Terealisasi

Dalam kesempatan berbeda, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menilai target stok beras pemerintah sejumlah 1,2 juta ton sulit terealisasi.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani mengatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog pada Oktober 2022 hanya sebesar 670-an ribu ton. Itu jauh lebih rendah dibandingkan stok Oktober tahun sebelumnya yang mencapai 1,25 juta ton.

"Paling bahaya gitu, ya, kalau stok akhir Desember itu ditargetkan 1,2 juta, tapi dalam praktiknya pengadaan di 2 bulan lebih sedikit ini tidak mencapai target, bisa jadi pada akhir tahun stok di Bulog di bawah 500.000 ton. Sehingga memang keputusan untuk mencabut pemberlakuan fleksibilitas adalah salah satu upaya yang dilakukan agar serapan pengadaan beras untuk cadangan pangan ini lebih menangkap berbagai peluang dan hasil yang diproduksi petani," ucap Rachmi dalam diskusi daring, Selasa, (25/10/2022).

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani mengungkapkan penyerapan beras pada musim gadu atau tanaman padi pada musim kemarau, cenderung lebih sulit. Terlebih ada persaingan antara Bulog dan swasta untuk membeli gabah dari petani.

Pemerintah Diminta Tidak Impor Beras

Meski cadangan beras belum mencapai target, namun pemerintah diminta tidak mengimpor beras. Permintaan itu disampaikan Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa. Alasannya kata dia, langkah impor bakal merugikan petani.  

Selain itu kata dia, target 1,2 juta ton CDP tidak realistis. Sebab, harga pembelian pemerintah terlalu rendah.

Tetapi, ia memperkirakan harga beras akan kembali normal menjelang panen Februari tahun depan.

"Yang pertama kan Bulog harus membeli gabah ataupun beras di tingkat pusat, nah ini harus sesuai HPP, kan ada refraksi harga sampai 10%. Kalau katakanlah saya bicara di GKP saja Gabah Kering Panen ya. Refraksi harga 10% kan berarti 4.200 tambah 420 ya berarti kan 4.620 refraksi harganya, kan? Dinaikkan 10% harganya, harga pembelian pemerintah 4.620 tidak akan dapat gabah. Kalau kita bicara gabah, karena kan kita selalu melakukan survei harga gabah di tingkat pusat tani, itu kenaikannya sudah sangat tajam," ucap Dwi Andreas kepada KBR, Selasa, (1/11/2022).

Baca juga:

Editor: Sindu

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 7

Tergoda Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 11

Most Popular / Trending