Penggantian Panglima TNI, Kontras Beri Pesan untuk Yudo Margono

"Calon panglima TNI Yudo Margono harus mampu melakukan pendekatan yang lebih baik dalam penyelesaian konflik di Papua, yang selama ini dilakukan dengan pendekatan militer."

KBR, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memberikan catatan evaluatif kepada calon Panglima TNI Yudo Margono terkait kinerja institusi TNI, terutama dalam hal hak asasi manusia (HAM).

Peneliti Kontras Rozy Brilian menilai, calon panglima TNI yang baru Yudo Margono harus mampu melakukan pendekatan yang lebih baik dalam penyelesaian konflik di Papua, yang selama ini dilakukan dengan pendekatan militer.

Rozy menyebut, konflik Papua terkait dengan wilayah teritorial darat, dan ini menjadi tantangan bagi Yudo yang sebelumnya sebagai KSAL dengan teritorial laut.

"Dia sebagai kepala staf angkatan laut sebelumnya yang menguasai teritorial batas negara tapi dalam konteks laut, dan dia harus disajikan oleh satu permasalahan yang cukup pelik dan itu bicara teritorial darat, bicara soal bagaimana dia menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua, konflik dengan TPNPB OPM dan lain sebagainya. Apakah dia bisa untuk memutus rantai kekerasan, ataukah dia bisa menjadi juru damai bagi Papua, atau bagaimana sebagai pemegang tongkat atau perintah tertinggi di institusi TNI," kata Rozy saat dihubungi KBR, Senin (28/11/2022).

Baca juga:

• Jokowi Ajukan Yudo Margono Jadi Calon Tunggal Panglima TNI
• Dukung Dialog Damai Papua, Begini Kata DPR

Konflik Sipil

Selain masalah Papua, Rozy juga menyoroti persoalan keterlibatan prajurit TNI dalam konflik-konflik sipil seperti konflik agraria yang masih terjadi. Ia berharap, Yudo sebagai calon Panglima TNI bisa menyelesaikan permasalahan ini.

"Nah kita penting untuk melihat apakah nanti setelah Laksamana Yudo memimpin, apakah masih ada pengarahan-pengarahan aparat, keterlibatan militer secara berlebihan dalam konteks-konteks agraria. Nah jadi nanti patut ditunggu soal kinerja yang dilakukan oleh Laksamana Yudo khususnya yang ada kaitanya dengan hak asasi manusia," imbuhnya.

Sebelumnya, Kontras merilis delapan catatan evaluatif untuk institusi TNI. Yang pertama adalah belum berjalannya reformasi peradilan militer. Kedua, kultur kekerasan yang belum berhasil diminimalisir.

Ketiga, problematika Perwira tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) non-job yang jumlahnya membengkak. Keempat, nihilnya mekanisme vetting atau uji kompetensi serta pemeriksaan dan pertimbangan latar belakang secara transparan bagi Perwira tinggi yang ditunjuk untuk menduduki jabatan strategis.

Kelima, penunjukkan anggota TNI aktif sebagai PJ Kepala Daerah. Keenam, militer tak hentinya terlibat dalam ragam konflik agraria.Ketujuh, berlanjutnya pendekatan militeristik di Papua. Dan kedelapan, langgeng dan masifnya praktek bisnis militer.

Baca juga:

• Prajurit TNI Jaga Penambangan Pasir, Pangdam Cenderawasih Evaluasi Semua Satuan di Papua
• Raker Komisi I DPR, Andika dan Dudung Hadir Bersama

Kontras menilai, Panglima TNI yang baru harus benar-benar menjawab permasalahan struktural dan kultural dalam institusi TNI. Panglima TNI tak boleh hanya bentuk pergantian jabatan yang sifatnya formalitas dan sebagai fasilitasi kepentingan politik belaka.

Agenda pembenahan dan pemajuan institusi TNI harus dilakukan secara konkret guna mewujudkan TNI yang profesional, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya perwujudan agenda reformasi sektor keamanan.

Editor: Agus Luqman

• Panglima TNI
• KSAL Yudo Margono
• Kontras
• konflik Papua