KBR, Jakarta - Pemerintah bakal memaksimalkan penerapan kebijakan tata kelola satu data ketenagakerjaan untuk menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat.
Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan di Bappenas Hari Dwi Korianto mengatakan saat ini pemerintah sedang mengupayakan untuk mewujudkan Satu Data Ketenagakerjaan.
Satu Data akan dijadikan pegangan akurat dan bisa dijadikan pedoman untuk nantinya diterapkan dalam setiap kegiatan ketenagakerjaan.
"Satu data Indonesia untuk bisa mewujudkan ketersediaan data yang tepat, akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan. Tentu saja ini untuk dimanfaatkan dalam proses baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun pemantauan dan evaluasi pembangunan," ujar Hari Dwi Korianto, Selasa (29/11/22).
Baca juga:
- Menaker: Ironi, Jumlah Pekerja Disabilitas Menurun
- Gelombang PHK di Tengah Ancaman Resesi, Apa Solusinya?
Hari Dwi Korianto yang juga menjabat Sekretaris Sekretariat Satu Data mengatakan saat ini sudah dijalin koordinasi parapihak untuk pelaksanaan Satu Data Ketenagakerjaan.
"Kebijakan terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia ini sudah mempunyai koordinasi yang sangat erat, jadi pintu atau koneksinya itu ada pada manajemen data," kata Hari Dwi Korianto.
Hari Dwi Korianto menuturkan kebijakan Satu Data Indonesia telah direncanakan sejak 2021 dengan penyiapan tema data prioritas dan identifikasi ketersediaan data informasi. Proyek ini ditargetkan rampung pada 2022.
Ia berharap dengan diterapkannya Satu Data Ketenagakerjaan dapat memberikan dampak yang baik baik para ketenagakerjaan yang ada, dan mampu mengurangi angka pengangguran.
Editor: Agus Luqman
"Pemerintah, Kejaksaan Agung akan melakukan kasasi. Kita juga akan membuka kembali kasus baru terkait hal ini,” kata Mahfud MD.
Stunting atau tengkes, wasting, overweight dan underweight adalah empat permasalahan yang berhubungan dengan gizi atau nutrisi pada anak.
Upaya meminimalisir kesempatan korupsi, salah satunya dilakukan dengan membangun wilayah bebas korupsi dan zona anti korupsi.
"Konten orang tua dengan anak tengah jadi perhatian warganet pasca viralnya konten video bayi berusia 7 bulan diberi minuman berupa kopi kemasan. Lainnya, media-media romantisasi kasus bunuh diri
Pupuk tersebut tidak bisa dibeli dengan bebas lantaran harus memiliki kartu tani.
Demokrat, Nasdem, dan PKS terus melakukan komunikasi dan konsolidasi untuk memperkuat pasangan Anies-AHY.
"Tinggal pemerintah ini mau enggak menjalankan ini dengan serius. Benar-benar ada keberpihakan kepada rakyat."
Bambang Sidik juga merupakan terdakwa dalam perkara ini.
"Tersangka yang ditetapkan yaitu atas nama, Johannes Rettob selaku Kepala Dinas Perhubungan ditahun 2015."
"Ssudah hampir dua bulan ini tersendat. Bahkan sudah tidak ada barangnya."
Pembagian USG ke puskesmas di seluruh Indonesia merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia, dan mengejar target penurunan prevalensi hingga 14 persen pada 2024.
Secara keseluruhan pemerintah rencananya akan memberangkatkan 221 ribu calon jemaah haji pada tahun ini.
Airlangga tidak menyebut secara pasti, kapan DPR akan membacakan Perpu Cipta Kerja di Rapat Paripurna. Namun ia memberi sinyal bahwa DPR setuju untuk segera mengesahkan kebijakan ini.
Pembangunan tanggul raksasa tidak akan berdampak baik untuk masyarakat, khususnya kalangan nelayan. Pembangunan tanggul raksasa hanya akan membatasi ruang gerak masyarakat pesisir beraktivitas.
Ada empat masalah yang melatarbelakangi kehamilan anak sehingga terjadi perkawinan diantaranya, kesulitan hidup
Bahaya memberikan sembarang makanan ke bayi atau balita dibahas di podcast What's Trending
"Kekerasan bentuknya memberikan rasa yang tidak aman dan menimbulkan kecemasan saat liputan di lapangan," tuturnya.
Presiden Jokowi meminta setiap daerah memiliki data yang akurat dan rinci sehingga mempermudah para penyuluh untuk mengawasi dan memberikan perawatan kepada anak yang stunting.
Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait percepatan pembangunan jalan-jalan daerah.
Helmanto Fransiskus Dakhi ialah satu di antara enam prajurit TNI yang didakwa terlibat pembunuhan dan mutilasi empat warga di Kabupaten Mimika, 22 Agustus 2023.
