KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo melantik Guntur Hamzah menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Guntur dilantik untuk menggantikan Hakim MK, Aswanto yang sebelumnya diberhentikan oleh DPR RI.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus lurusnya menurut undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa," kata Guntur saat membacakan sumpah janji hakim konstitusi (23/11/22).
Itu tadi Guntur Hamzah saat membacakan sumpah janji hakim konstitusi di hadapan presiden Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga sekaligus melantik M Mardiono menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan. Mardiono sebelumnya merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Baca juga:
Tuai Kritik, DPR Tetap Lanjutkan Pemberhentian Hakim MK Aswanto
Gugatan UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Kesaksian Fraksi Demokrat DPR
Sebelumnya, Hakim MK Aswanto diberhentikan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis, (29/9/2022). Padahal Aswanto belum memasuki usia pensiun.
Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Wuryanto mengatakan, kinerja Aswanto mengecewakan. Sebab, Aswanto terlalu banyak membatalkan produk legislasi DPR sehingga layak dicopot dari jabatannya.
Merusak Independensi Peradilan
Langkah DPR memberhentikan Aswanto menuai kritik, salah satunya dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). PSHK menilai, alasan DPR memberhentikan Aswanto karena yang bersangkutan dianggap sering menganulir undang-undang yang dibentuk oleh DPR, merupakan bentuk pelanggaran hukum dan merusak independensi peradilan.
"Padahal secara konstitusional, DPR hanya diberikan kewenangan untuk mengusulkan Hakim Konstitusi, bukan memberhentikannya," tulis PSHK dalam keterangan resminya, Senin (3/10/2022).
Kritik juga disampaikan oleh eks hakim MK. Sembilan orang eks Hakim Konstitusi mendatangi Gedung MK untuk memprotes pencopotan Aswanto. Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie yang turut datang mengatakan, keputusan DPR mencopot Aswanto bertentangan dengan UU MK dan UUD 1945. Dia menyarankan Presiden Jokowi tak menggubris surat dari DPR mengenai hal itu.
Editor: Rony Sitanggang
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
"Kita akan segera follow up, nanti dengan Pak Mendag. Karena banyaklah produk lokal untuk dijual oleh mereka. Lalu juga yang ketiga mereka meminta fasilitasi bertemu produsen fashion lokal, 
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
