Bagikan:

Gelombang PHK di Tengah Ancaman Resesi, Apa Solusinya?

Bantuan sosial bagi pekerja dan industri sangat dibutuhkan untuk menekan angka PHK, di tengah ancaman resesi ekonomi.

NASIONAL

Rabu, 09 Nov 2022 08:21 WIB

Gelombang PHK di Tengah Ancaman Resesi, Apa Solusinya?

Buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Menuntut kenaikan upah, dan menolak ancaman PHK. Rabu (12/10/2022). Foto:ANTARA/Hafidz

KBR, Jakarta- Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), Dian Septi Trisnanti mendesak pemerintah segera menyiapkan bantalan sosial, bagi pekerja/buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, saat ini jaring pengaman sosial yang tersedia belum bisa menyentuh kalangan buruh kontrak dan lepas, yang tidak tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

"Sistem jaminan sosial kita masih perlu banyak untuk dilengkapi atau diperbarui, kemudian dijadikan menjadi lebih baik. Subsidi buruh yang telah ter-PHK, karena ini adalah urgen. Mungkin ada yang tidak bersepakat subsidi membuat manja atau apa, tetapi subsidi itu adalah bantuan darurat karena selama ini modelnya pakai BSU, pra kerja. Bukan bantuan yang semacam itu, tapi memang bantuan berkelanjutan sampai kemudian mendapat pekerjaan lagi," tutur Dian saat dihubungi KBR, Selasa (8/11/2022).

Dian mengatakan, gelombang PHK yang dialami ribuan buruh harus segera dicarikan solusi. Untuk itu, FSBPI menuntut agar pemerintah bisa mengalokasikan APBN bagi kebutuhan pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaannya.

"APBN atau anggaran negara sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak rakyat artinya, porsi dipertimbangkan lagi karena kita tahu porsi terbesar anggaran bisa dilihat itu untuk apa. Kalau memang untuk kesejahteraan ya dialihkan untuk subsidi. Misalnya teman-teman yang terkena PHK ini," tuturnya.

Baca juga:

Geruduk Kemnaker, Buruh Minta Naik Upah 13 Persen Hingga Tolak PHK

Menghadapi Intimidasi Ancaman Resesi Global

Insentif Untuk Pengusaha

Selain bantuan untuk para pekerja ter-PHK di tengah ancaman resesi, insentif bagi pelaku usaha juga perlu diberikan pemerintah. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, meminta pemerintah memberi dukungan pembiayaan produksi bagi industri tekstil khusunya, agar bisa meminimalkan risiko PHK besar-besaran.

"Apa yang bisa ditawarkan? Ya bantu biaya produksi mereka. Entah dari bahan baku, kemudahan dari impornya kah, ataupun dari sisi biaya energinya ada diskon, atau dari logistik yang mahal karena BBM itu juga ada kemudahan pajak ya, keringanan pajak dan lain-lain. Jadi bebannya lebih murah, lebih mudah, lebih rendah. Sehingga mereka tidak sampai harus mengambil opsi mengurangi karyawan," kata Faisal saat dihubungi KBR (08/11/22).

Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal menjelaskan sebelum memberi insentif, pemerintah harus melakukan mediasi dengan pelaku usaha agar tidak lagi mem-PHK pekerjanya. Sejalan dengan itu, harus ada upaya penguatan pasar domestik yang didorong dalam rangka mempertahankan operasi industri tekstil dalam negeri.

"Karena itu kan di sisi hulu produksinya. Di sisi hilir kan mereka juga perlu dibantu. Mereka yang selama ini berorientasi pasar ekspor, sekarang harus dicari yang paling memungkinkan untuk menyerap produk mereka, yaitu pasar domestik. Kondisi di dalam negeri lebih bagus kondisinya daripada di luar," ucapnya.

Jika dilihat secara menyeluruh, gelombang PHK di industri tekstil sudah terjadi sejak pandemi COVID-19 muncul di Indonesia. Sepinya pasar ekspor dan kompetisi yang semakin kencang saat itu, menekan industri untuk bertahan agar tetap menghasilkan walau dengan keuntungan kecil. Maka, opsi pengurangan pekerja banyak dipilih agar perusahaan stabil.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 10 ribuan pekerja per September 2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, angka ini masih lebih rendah dibandingkan kasus PHK pada dua tahun sebelumnya.

Baca juga:

BPS Sebut Jumlah Tenaga Kerja Industri Tekstil Menurun

Gelombang PHK dan Potensi Membeludaknya Angka Pengangguran

Editor:Dwi Reinjani

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 7

Tergoda Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 11

Most Popular / Trending