KBR, Jakarta- Partai Demokrat membantah rencana koalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) batal. Isu retaknya koalisi tersebut muncul lantaran rencana deklarasi pada 10 November lalu tidak terlaksana.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan sejauh ini belum ada kesepahaman mengenai waktu untuk deklarasi.
"Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem, sejauh ini kemajuan-kemajuan itu terus terjadi untuk mewujudkan apa yang sudah disampaikan ke publik sebagai Koalisi Perubahan. Kapan deklarasinya? Tunggu saatnya, insyaallah indah pada waktunya," kata Kamhar dalam diskusi daring, Selasa, (15/11/2022).
"Bukan ditunda, memang belum ditetapkan 10 November itu akan deklarasi. Semua proses yang sudah dilaksanakan oleh tim kecil, ini harus dikembalikan lagi ke partai masing-masing untuk diputuskan sebagai keputusan partai," imbuhnya.
Deputi Bapilu Demokrat Kamhar Lakumani menjelaskan bahwa mekanisme internal di masing-masing partai berbeda. Sehingga butuh waktu untuk mencapai kesepakatan.
"Antara Partai Demokrat dan Nasdem pada saat itu masih belum ada kesepahaman (soal deklarasi 10 November, red). Jadi kalau ada wacana bahwa 10 November batal deklarasi itu kurang pas, karena memang belum ada kesepahaman soal deklarasi," sebutnya.
Kamhar menambahkan, sikap Partai Demokrat soal koalisi akan disampaikan pada akhir Desember atau awal tahun depan.
Baca juga:
Editor: Sindu
"Pemerintah, Kejaksaan Agung akan melakukan kasasi. Kita juga akan membuka kembali kasus baru terkait hal ini,” kata Mahfud MD.
Stunting atau tengkes, wasting, overweight dan underweight adalah empat permasalahan yang berhubungan dengan gizi atau nutrisi pada anak.
Upaya meminimalisir kesempatan korupsi, salah satunya dilakukan dengan membangun wilayah bebas korupsi dan zona anti korupsi.
"Konten orang tua dengan anak tengah jadi perhatian warganet pasca viralnya konten video bayi berusia 7 bulan diberi minuman berupa kopi kemasan. Lainnya, media-media romantisasi kasus bunuh diri
Pupuk tersebut tidak bisa dibeli dengan bebas lantaran harus memiliki kartu tani.
Demokrat, Nasdem, dan PKS terus melakukan komunikasi dan konsolidasi untuk memperkuat pasangan Anies-AHY.
"Tinggal pemerintah ini mau enggak menjalankan ini dengan serius. Benar-benar ada keberpihakan kepada rakyat."
Bambang Sidik juga merupakan terdakwa dalam perkara ini.
"Tersangka yang ditetapkan yaitu atas nama, Johannes Rettob selaku Kepala Dinas Perhubungan ditahun 2015."
"Ssudah hampir dua bulan ini tersendat. Bahkan sudah tidak ada barangnya."
Pembagian USG ke puskesmas di seluruh Indonesia merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia, dan mengejar target penurunan prevalensi hingga 14 persen pada 2024.
Secara keseluruhan pemerintah rencananya akan memberangkatkan 221 ribu calon jemaah haji pada tahun ini.
Airlangga tidak menyebut secara pasti, kapan DPR akan membacakan Perpu Cipta Kerja di Rapat Paripurna. Namun ia memberi sinyal bahwa DPR setuju untuk segera mengesahkan kebijakan ini.
Pembangunan tanggul raksasa tidak akan berdampak baik untuk masyarakat, khususnya kalangan nelayan. Pembangunan tanggul raksasa hanya akan membatasi ruang gerak masyarakat pesisir beraktivitas.
Ada empat masalah yang melatarbelakangi kehamilan anak sehingga terjadi perkawinan diantaranya, kesulitan hidup
Bahaya memberikan sembarang makanan ke bayi atau balita dibahas di podcast What's Trending
"Kekerasan bentuknya memberikan rasa yang tidak aman dan menimbulkan kecemasan saat liputan di lapangan," tuturnya.
Presiden Jokowi meminta setiap daerah memiliki data yang akurat dan rinci sehingga mempermudah para penyuluh untuk mengawasi dan memberikan perawatan kepada anak yang stunting.
Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait percepatan pembangunan jalan-jalan daerah.
Helmanto Fransiskus Dakhi ialah satu di antara enam prajurit TNI yang didakwa terlibat pembunuhan dan mutilasi empat warga di Kabupaten Mimika, 22 Agustus 2023.
