Anggota DPR: Food Estate Proyek Gagal, Jangan Dianggarkan Lagi

"Program food estate dilakukan tanpa kajian matang sejak perencanaan, mulai dari lahan tidak memenuhi syarat untuk tanaman yang cocok, infrastruktur biaya besar hingga lokasi jauh dari permukiman."

KBR, Jakarta - Anggota Komisi bidang Pertanian DPR RI, Slamet menyebut program lumbung pangan (food estate) adalah proyek gagal dari pemerintah.

Menurutnya, program ini dilakukan tanpa kajian yang matang sejak tahap perencanaan, mulai dari lahan yang tidak memenuhi syarat untuk tanaman yang cocok ditanam, infrastruktur yang memakan biaya besar, hingga lokasi food estate yang jauh dari pemukiman masyarakat.

"Di sisi lainnya kan semua food estate itu kan ada di daerah yang jauh dari user ya. User-nya kan di daerah paling nggak pulau Jawa, ini menjadi user terbesar. Itu kan nanti juga pada akhirnya butuh biaya tinggi. Jadi memang tidak feasible menurut saya. Dari awal saya teriak-teriak keras untuk food estate ini proyek gagal, makanya jangan sampai dianggarkan lagi," kata Slamet kepada KBR, Selasa (29/11/2022).

Anggota Fraksi PKS ini mengatakan, proyek food estate memang mangkrak karena petani enggan mengerjakan lahan food estate tersebut.

Baca juga:

• Jokowi Minta Proyek Food Estate Dimaksimalkan
• DPR Pertanyakan Anggaran Dan Perkembangan Food Estate
  

Ia menyebut, pemerintah tidak mengkaji secara sosiologis terkait dengan pola food estate yang ditempatkan jauh dari pemukiman masyarakat dan karakter masyarakat di lokasi lumbung pangan tersebut.

Ia mencontohkan, misalnya petani di pulau Jawa, Sumatera atau petani di Kalimantan, pasti memiliki karakteristik bertani yang berbeda. Ini yang menurut Slamet luput dari kajian pemerintah.

"Jadi ketika kemarin saya kunjungan ke sana, mereka ditanya, 'Pak kalau proyek ini berhenti, bapak mau nggak bertani di sini, nginep di sini?' Ternyata nggak mau mereka, jauh dari tempat tinggal dia. Dan budaya kerja di satu lokasi ini juga harus dipertimbangkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan lahan proyek food estate di Kalimantan Tengah sudah bisa ditanami. Namun, Basuki mengeluh kurangnya tenaga penggarap di lahan seluas 43 ribu hektare itu.

“Pak Menteri Pertanian membuktikan lahannya sudah bisa ditanami, hanya karena memang mungkin orangnya gak ada, jadi agak lambat. Jadi kita setop di 43.500 hektare,” kata Basuki pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11/2022).

Di Sumatera Utara, progres pembangunan food estate luas potensialnya seribu hektare, namun yang dikelola hanya 748,6 hektare. Di provinsi ini, food estate difokuskan pada komoditas bawang merah, bawang putih, dan kentang.

Editor: Agus Luqman

• food estate
• lumbung pangan
• krisis pangan