KBR, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serius akan melangsungkan puncak mogok kerja dan unjuk rasa besar-besaran pasca Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan, dimana kenaikan upah minimum 2022 rata-rata sebesar 1,09 persen.
Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, aksi mogok kerja itu bakal dilakukan secara bergelombang dan berpuncak pada awal Desember tahun ini selama tiga hari berturut-turut.
KSPI, katanya, akan melibatkan lebih dari dua juta buruh dengan menggandeng 60 federasi serikat pekerja.
Dia menyebut, pihaknya menyiapkan empat tindakan aksi yang akan dilakukan mulai esok hari. Aksi tersebut dimulai dari gelombang demostrasi buruh di daerah dengan menyasar kantor gubernur, walikota, bupati, dan DPRD.
Baca Juga:
- KSPI: Jika Tuntutan Kenaikan Upah Tidak Dikabulkan, Aksi dan Mogok Kerja Akan Diperluas
- Pengusaha Minta Buruh Tak Berlebihan Menuntut Besaran Kenaikan Upah
Selanjutnya, aksi unjuk rasa nasional di istana negara, gedung Kemenaker, dan gedung DPR. Di daerah, serikat pekerja akan melakukan mogok kerja untuk menghentikan produksi sejumlah perusahaan selama beberapa hari. Terakhir, KSPI akan melakukan mogok nasional sebagai puncak dari unjuk rasa.
"Dari informasi yang kami terima, daerah meminta agar diizinkan mogok daerah atau modar. Jadi mereka akan menghentikan dan melumpuhkan proses produksi, secara bergelombang. Misalnya di Sukabumi, Cianjur, Sukabumi, Jakarta. Mereka mengistilahkan Mogok Daerah atau Modar. Barulah puncaknya tentative pada 6,7,8 Desember mogok nasional," ujarnya dalam konferensi pers, daring, Selasa (16/11/2021).
Dia mengatakan, semua aksi yang dilangsungkan KSPI akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Covid-19 dan aparat keamanan.
Dia mengatakan, pihaknya akan mematuhi semua prosdur dan protokol kesehatan serta menaati Undang-Undang (UU) No.9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
Pemogokan ini, menurut dia, akan diperluas dengan melibatkan mahasiswa dan pekerja di sektor informal yang terdampak upah murah.
Sebelumnya, Kementerian Tenaga Kerja menyebut upah minimum provinsi (UMP) hanya akan naik sekitar 1,09 persen pada tahun depan. Prosentase penaikan itu ditetapkan dengan menggunakan formulasi penghitungan baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan.
Editor: Agus Luqman
"Kraton sedang berusaha untuk mengembalikan rohnya Sekaten."
Menurut Anggota Komisi Pertanian DPR Luluk Nur Hamidah, sudah saatnya pemerintah memandang kerja petani sebagai aktivitas penuh risiko.
Kurangnya petani memiliki hak atas tanah membuat mereka hanya banyak menjadi petani gurem saja.
Dampak asap gas air mata membuat Kepala SMP Negeri 22 Galang, seorang guru dan 10 siswa dilarikan ke fasilitas kesehatan.
Presiden Jokowi miliki data lengkap partai politik dan perkara Ranperpres PKUB yang dinilai masih diskriminatif.
Baja Amin menggantikan peran Tim 8.
Sempat diguyur hujan beberapa hari terakhir.
"Memberikan pendanaan FIFA Forward yang terbesar di Asia Tenggara, sebesar tadi juga disampaikan 85,6 miliar rupiah kepada PSSI"
"Tidak hanya juara di Asia Tenggara tetapi akan segera mendunia,”
Pelaku UMKM makanan dan minuman terpaksa menaikan harga atau mengubah ukuran untuk menutupi biaya produksi. Harga rata-rata gula konsumsi di tingkat pedagang grosir sebesar Rp13.970 per kg.
Saat angka jumlah partisipasi pemilih dapat ditingkatkan, maka hal tersebut dapat menjadi angin segar bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.
Setiap akhir tahun harga beras selalu mengalami kenaikan, apalagi di tahun ini dipengaruhi oleh fenomena kemarau panjang El Nino.
Selama ini proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah kerap menimbulkan konflik yang juga pasti berdampak kepada perempuan dan anak.
Pengawasan ASN masih lemah.
Jokowi menyebut persemaian ini sudah hampir selesai seluruhnya.
"Menitipkan kepada saya untuk agenda misalnya persatuan NKRI, ideologi bangsa, sehingga masukan-masukan beliau menjadi modal kita untuk lebih lanjut di Pilpres yang akan datang," kata Cak Imin 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mempertimbangkan langkah gugatan perdata terhadap perusahaan atau korporasi pelanggar pencemaran udara.
"Bahkan cabai harganya juga turun, kemudian bawang putih harganya juga turun, bawang merah harganya juga turun. Yang masih belum turun, beras,” ujar Jokowi 
Ranperpres ini akan menggantikan Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait Pendirian Rumah Ibadah, atau kerap disebut SKB 2 Menteri.
"Ini menunjukkan betapa tingginya antusiasme angkatan kerja kita dalam meningkatkan kompetensinya dalam program pemagangan ke Jepang."
