Serapan Anggaran Kecil, Jokowi Instruksikan Realisasi APBN & APBD Dipercepat

""Perlunya penajaman dan efisiensi belanja. Belanja yang tidak perlu segera hilangkan, geser ke belanja yang produktif. Pastikan pada 2020 anggaran sudah bisa di eksekusi.""

KBR, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran kabinetnya untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dia mengatakan, serapan anggaran kementerian dan lembaga per November 2022 masih kecil. Saat ini, katanya, realisasi dana perlindungan sosial baru mencapai 77 persen. 

Kemudian, program padat karya baru mencapai 67 persen, dan dukungan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan korporasi baru mencapai 60 persen.

"Kemudian, Mendagri lihat APBD yang serapan anggarannya masih kecil. Tekankan kepada mereka APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi," katanya, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, daring, Rabu (17/11/21). 

Pada kesempatan itu, dia meminta Menteri Dalam Negri Tito Karnavian untuk memantau serapan APBD yang juga masih kecil.

Baca Juga:

• Wapres: Program Bansos Tak Bisa Entaskan Kemiskinan
  
• Aturan Libur Nataru Masih Digodok, Satgas: Tetap Mendukung Kegiatan Masyarakat
  

Jokowi mengatakan, APBN 2022 harus menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya tahan ekonomi, dan mengakselerasi daya saing nasional. Utamanya daya saing di bidang ekspor dan investasi.

"Perlunya penajaman dan efisiensi belanja. Belanja yang tidak perlu segera hilangkan, geser ke belanja yang produktif. Pastikan pada 2020 anggaran sudah bisa di eksekusi. Artinya di bulan ini kita akan mempersiapkan administrasi agar di awal tahun Januari bisa dieksekusi dan kita harus menyiapkan lagi dasar untuk pelaksanaan itu," ujarnya.

Presiden mewanti-wanti agar jajaran kabinet dan para menteri mewaspadai tantangan di tahun 2022, yakni potensi berlanjutnya pandemi dan perlambatan ekonomi dunia disebabkan pandemi global yang belum selesai. Salah satunya seperti perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok.

"Betul-betul dilihat karena ekspor kita ke sana gede. Kemudian, risiko tapering off dari Amerika Serikat terhadap dampak dan apa yang kita lakukan," paparnya.

Dalam pertemuan itu, Presiden juga mengingatkan jajaran kabinet dan para menteri untuk memantau dan memperhitungkan dampak inflasi global terhadap perekonomian nasional. 

Editor: Agus Luqman

• Jokowi
• APBN
• APBD
• Pertumbuhan Ekonomi
• Inflasi