KBR, Jakarta- Kendati kasus penipuan pinjaman online (pinjol) ilegal marak terjadi, minat masyarakat untuk mendapatkan dana tunai dari platform berbasis digital masih menjadi pilihan bagi sebagian orang yang sulit mendapatkan akses pinjaman dari bank konvensional.
Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam L. Tobing mengatakan, saat ini hanya ada 104 perusahaan financial technologi (fintech) peer to peer lending atau dikenal dengan pinjaman online (pinjol) yang terdaftar di OJK.
Ia menyebut tercatat ada 772.534 pemberi pinjaman.
"Dan jumlah peminjam atau borrower totalnya ada 70,28 juta rekening. Pinjaman yang sudah disampaikan mencapai 262,9 triliun dengan outstanding mencapai 26,9 triliun," kata dia saat menjadi moderator diskusi daring “Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal”, Selasa (9/11/21).
Tingginya jumlah peminjam dan meningkatnya pinjol tersebut menunjukkan tren penyaluran dana tunai masih diminati masyarakat. Menurut Tongam, pinjol yang legal bertujuan memberikan pendanaan kepada masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh sektor keuangan formal. Namun, maraknya kasus kekerasan, intimidasi, penipuan dari pinjol ilegal membuat sentimen negatif atas keberadaan platform digital ini.
Baca Juga:
- Marak Korban Pinjol, Jokowi Minta OJK Percepat Literasi Keuangan Digital
- Polisi Ungkap Puluhan Pinjol Ilegal Berbadan Hukum Koperasi
Dia menjelaskan, pinjol ilegal dapat diidentifikasi dari pemberian suku bunga yang tinggi, fee yang besar, denda tidak terbatas hingga selalu melakukan teror dan intimidasi. Selain itu pinjol ilegal kerap meminta akses ke seluruh isi perangkat ponsel debitur. Hingga saat ini, total pinjol ilegal yang telah dihentikan OJK hingga November 2021 mencapai 3.631 entitas.
Berdasarkan laman resmi OJK, pada Rabu (3/11/21), Satgas Waspada Investasi telah menutup 116 entitas pinjol ilegal yang beroperasi di internet dan aplikasi di jaringan telekomunikasi seluler.
Penutupan tersebut berdasakan temuan Satgas Waspada Investasi saat melakukan patroli siber. Selain menutup operasional pinjol ilegal melalui Kemenkominfo juga telah menyampaikan daftar pinjol ilegal tersebut kepada Kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum.
Selain kegiatan pinjol ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan tujuh kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang serta melakukan duplikasi atau mengatasnamakan entitas yang berizin sehingga berpotensi merugikan masyarakat.
Editor: Ranu Arasyki
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
"Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disetujui?"
“Dengan segala hormat kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan walk out"
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat disetujui?
Cara Memberi Tahu Anak soal Keuangan Orang Tua
"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima," 
Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melihat hal itu pada Pasal 4 Ayat (3) dalam RUU Kesehatan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bakal fokus menggarap potensi energi terbarukan atau renewable energy untuk pengembangan bisnis panas bumi.
