KBR, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, penghentian siaran televisi analog atau analog switch-off (ASO) akan berhenti bertahap dan mencapai puncaknya pada November 2022 mendatang.
Johnny mengatakan masyarakat hanya akan mendapat layanan siaran TV digital seiring berhentinya pengadaan infrastruktur analog di Indonesia.
"Jadi tugas kita menghadirkan layanan secara nasional mulai 2 November 2022 nanti. Tidak ada lagi pengadaan infrastruktur yang sifatnya analog. Mulai waktu itu di tempat-tempat yang tidak ada layanan, harus dilayani secara digital. Tetapi saat ini, dimana ada layanan teresterial analog itulah yang kita migrasikan, switch off analognya menjadi digital,"kata Johnny dalam Rapat Kerja di Komisi Bidang Penyiaran dan Informatika DPR RI, Selasa (16/11/2021).
Baca juga:
- Kominfo: TV Analog Dihentikan pada 2 November Tahun Depan
- Kominfo Tetapkan Pemenang Seleksi Penyelenggara Multipleksing TV Digital di 22 Provinsi
Johnny mengatakan, Indonesia termasuk negara yang agak terlambat melakukan digitalisasi penyiaran. Akan tetapi, dia meyakini bahwa digitalisasi itu dapat terwujud pada 2 November 2022 dengan dukungan dari berbagai pihak.
"Kerja sama lintas sektor dan keseluruhan ekosistem akan menentukan sukses dan lancarnya analog switch off dan dimulainya full digital broadcasting per 2 November tahun 2022," tuturnya..
Lebih lanjut, kata Johnny, dalam program tersebut, perangkat TV analog membutuhkan set top box (STB) untuk menyiarkan siaran digital. Nantinya, keluarga miskin akan mendapatkan STB dari pemerintah.
Dari jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ada 6,7 juta keluarga miskin di Indonesia.
"DTKS dari Kementerian Sosial 6,7 juta rumah tangga miskin akan mengalami migrasi analog ke siaran digital. kami sedang menyiapkan yang benar-benar membutuhkan," pungkasnya.
Baca juga:
- Peneliti: Digitalisasi Televisi Beratkan TV Lokal
- KPI Akan Manfaatkan Teknologi AI untuk Pantau Konten Siaran TV
Editor: Agus Luqman
"Modusnya adalah anak tersebut dijanjikan uang jajan atau buah-buahan, dengan memberikan uang bervariasi antara 2 ribu hingga 10 ribu rupiah."
"Karena inikan korban masih kecil. Apakah pantas disebut persetubuhan?"
Hal yang juga mengancam kehidupan adalah tingginya pencemaran di berbagai media lingkungan seperti sungai, udara, tanah, dan laut.
Di media bunyinya seperti itu, seolah-olah pemerintah itu lepas tanggung jawab atas tingginya harga telur.
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan pidato politik di hadapan seluruh kader, namun tertutup untuk media.
"Polisi yang merupakan pintu gerbang pertama orang melapor kasus kekerasan seksual itu kadang-kadang (laporan) ditolak. Kadang-kadang karena perspektif bisa mengalami revictimisasi." 
Kalau diberikan barang yang untuk investasi jangka menengah atau panjang, dijual itu harganya selalu naik terus
"Koalisi menuntut para pelaku dihukum berat para majelis hakim. Bisa dihukum penjara seumur hidup"
Andre Rosiade menuding lambannya pembangunan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang tegas
"Kami berharap adanya keadilan bagi Umat Buddha di Cirebon dimana hak asasi untuk pengembalian sertifikat Vihara dapat segera terlaksana,"
"Artinya, pemilih Anies cenderung nambahnya ke Prabowo, kalau misalnya Anies tak lolos di putaran pertama"
"Pak Erick ada tren kenaikan, Ridwan Kamil ada tren penurunan,"
Sensus pertanian diharapkan bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk mencatat by-name by-address siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi pertanian. Seperti subsidi pupuk dan lain-lain.
"Potensi korupsi tinggi itu berawal dari conflict of interest (konflik kepentingan) antarinstansi dan pelaksananya. Sehingga itu menjadi paradoks satu sama lain."
Dari beberapa jenazah yang dipulangkan, sebagian PMI kehilangan satu ginjalnya. Kebanyakan jenazah PMI tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka sudah bekerja antara 5-10 tahun. 
"Bagaimana anak muda memaknai Pancasila? Sementara itu, penutupan kampus berimbas pada para mahasiswanya."
"Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita."
Usaha mikro kecil terhambat regulasi dan jebakan zona nyaman
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
