covid-19

Menko Luhut Ancam Audit LSM, Walhi Siap Adu Data, F-PD Janji Fasilitasi

Ancaman audit dilontarkan Menko Luhut, ketika merespons data dari kalangan aktivis lingkungan yang membantah klaim pemerintah soal menurunnya deforestasi hutan.

BERITA | NASIONAL

Senin, 15 Nov 2021 09:42 WIB

Luas deforestasi di Indonesia

Foto satelit NASA soal izin konsesi sawit yang diunggah KLHK di situs menlhk.go.id. Foto: www.menlhk.go.id

KBR, Jakarta- LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut pemerintah tidak jujur mengenai data riil deforestasi di tanah air. Hal ini disampaikan Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi Wahyu Perdana, merespons pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, yang mengatakan informasi yang dirilis LSM soal deforestasi tidak benar.

Wahyu Perdana menegaskan, data yang digunakan LSM soal deforestasi ialah legal. Data itu di antaranya berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Pemerintah lagi tidak terbuka betul-betul kondisi apa yang terjadi di lapangan. Tidak menyebutkan ada penambahan target batu bara, seakan-akan semua pelepasan kawasan hutan untuk jalan atau deforestasi untuk jalan. Enggak. Tidak sampai 10 persennya dibandingkan hutan. Pemerintah juga enggak nyebut. Pemerintah tahu ada 2,7 hektare kebun sawit dalam kawasan hutan secara tidak sah, karena hasil audit BPK. Tapi hal hal seperti itu enggak disampaikan," Kata dia kepada KBR, Minggu, (14/11/21).

LSM Akan Sikapi Ancaman Menko Luhut

Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi Wahyu Perdana menyatakan LSM berani beradu data dengan pemerintah secara terbuka. Supaya masyarakat juga mengetahui dengan jelas data yang sebenarnya.

Walhi juga punya kanal berupa website pantaulingkungan.id yang berisikan data milik Walhi yang bisa diakses terbuka untuk semua orang.

Namun, ia tidak mau berkomentar terkait rencana Menko Luhut yang akan mengaudit LSM, karena dinilai menyebar informasi tidak benar. Kata dia, Walhi dan LSM lain, akan memberikan pernyataan bersama untuk menanggapi rencana Menko Luhut.

Ancaman Menko Luhut

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bakal mengaudit non-government organisation (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia. Sebab menurutnya, sejumlah data yang disampaikan LSM kerap memunculkan informasi tidak benar. Salah satunya, menyangkut data deforestasi di Indonesia.

"Gini ya, yang bikin NGO-NGO ini dari mana data dia? Kita kan yang membuat bukan hanya kita, internasional. Dan sekarang satelit itu kan enggak bisa dibohongin, enggak bisa. NGO-NGO ini kita mau audit, jadi jangan menyebarkan berita-berita yang enggak benar, ya, saya sudah bilang kita mau audit, enggak benar dong kamu memberikan berita yang enggak benar," kata Luhut dalam wawancara bersama CNNIndonesia TV yang disiarkan Jumat, (12/11).

Ancaman audit dilontarkan Menko Luhut, ketika merespons data dari kalangan aktivis lingkungan yang membantah klaim pemerintah soal menurunnya deforestasi hutan. Namun, Luhut tak menjelaskan audit seperti apa yang akan dilakukan terhadap LSM.

Luhut mengklaim apa yang ia sebut itu sesuai yang diutarakan bekas Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry secara pribadi kepada dirinya. Kerry kini ialah Utusan Khusus AS untuk Perubahan Iklim.

"John Kerry saja mengakui sendiri ke saya kok, Amerika itu ngakuin bahwa kita selama empat tahun terakhir itu deforestasi itu menurun sangat baik," tuturnya.

Siap Fasilitasi

Anggota Komisi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan DPR RI, Bambang Purwanto menyarankan pemerintah lebih baik beradu data dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau NGO, ketimbang mengaudit.

"Kalau menurut saya sebaiknya adu data dan fakta di lapangan (deforestasi) seperti apa, sehingga ada koreksi. Kita ini membangun kan tidak mesti harus benar terus, tanpa menerima saran dan kritikan tentu kita akan keliru. Kalau ada yang mengkritisi kemudian diancam, itu kan nggak bener juga. Sebaiknya ditanya, mana datanya, tempatnya (tunjukkan) ada dimana-mana saja, itu yang benar," ucap Bambang saat dihubungi KBR, Minggu (14/11/2021).

Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat ini berjanji, akan mengkomunikasikan dengan seluruh anggota Komisi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan DPR RI, soal kemungkinan memfasilitasi adu data pemerintah dan LSM soal deforestasi.

"Saya komunikasikan dengan teman-teman di Komisi IV dan kebetulan besok (15/11) rapat dengan KLHK," tuturnya.

Angka Deforestasi Versi KLHK

Mengutip situs menlhk.go.id, luas deforestasi Indonesia pada periode 2019-2020 menurun hingga 75 persen, atau sekira 115,5 ribu hektare, dibandingkan periode 2018-2019 yang mencapai 462,5 ribu hektare.

Angka ini meningkat dibandingkan periode 2017-2018, yakni seluas 439,4 ribu hektare. Sedangkan pada 2016-2017, sekira 480 ribu hektare.

Kemudian pada periode 2015-2016, luas deforestasi sebesar 629,2 ribu hektare, tertinggi dalam enam tahun terakhir. Total, dalam kurun waktu 6 tahun, angka deforestasi mencapai 2,1 juta hektare.

Data Deforestasi Greenpeace

Sementara itu data Greenpeace menyebut, selama periode moratorium hutan dan gambut (2011-2018) total deforestasi di area moratorium mencapai 1,2 juta hektare. Sedangkan total deforestasi, baik di dalam dan di luar area moratorium seluas 4,38 juta hektare. Secara keseluruhan, tingkat deforestasi di area moratorium mencapai 27,4%.

“Kami melihat target utama Indonesia dalam mengatasi krisis iklim dengan mencapai nol deforestasi sesuai dengan komitmen yang ditandatangani Presiden Jokowi. Kami pun menolak skema carbon offset karena memberikan hak berpolusi pada pencemar, dan menimbulkan potensi konflik baru pada masyarakat adat atau komunitas yang tinggal dan menggantungkan hidup pada hutan,” ujar Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace untuk Indonesia, dalam rilisnya soal hasil COP26 yang dikutip KBR, Senin, (15/11/2021).

MAKI Siap Diaudit

Sementara itu, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan lembaganya siap diaudit oleh pemerintah. Pernyataan ini menanggapi perkataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang bakal mengaudit lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku bersedia membuka semua data yang diperlukan terkait program kerja hingga keuangan MAKI. Namun, ia meragukan keseriusan rencana Menko Luhut untuk mengaudit LSM.

"Maka saya mencadangkan untuk mengajukan gugatan kepada Pak Luhut kalau dia wanprestasi, tidak sungguh sungguh mengaudit LSM dan apalagi MAKI berencana mengirim surat minta diaudit oleh Pak Luhut. Bentuk keseriusan ini maka pPk Luhut juga harus serius benar benar melakukan audit kepada MAKI kalau enggak, ya saya gugat ke PTUN sebagai ingkar janji," kata Bonyamin kepada KBR melalui pesan suara, Minggu, (14/11/21).

Boyamin memahami audit yang rencananya dilakukan pemerintah terhadap LSM adalah sebagai bentuk saling mengontrol. Sebab kata dia, LSM dan pemerintah punya fungsi saling mengontrol sebagai bentuk check and balance.

Ia menilai audit ini bukan bentuk intervensi, namun suatu bentuk saling menjaga sehingga independensi tetap terjaga.

"Kalau bersih kenapa takut. MAKI memahami audit ini sebagai suatu untuk naikin kredibilitas kita semua," tambahnya.

Baca juga:

Komisi IV DPR Kecam Pernyataan Menteri Siti soal Deforestasi dan Pembangunan

Menteri KLHK: Pembangunan Tidak Boleh Berhenti karena Emisi Karbon dan Deforestasi

AMAN Respons Menteri KLHK: Pembukaan Jalan di Kawasan Hutan untuk Investor, Bukan Rakyat

Editor: Sindu

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Sistem Dukungan dalam Pengambilan Keputusan

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7