KBR, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan tata kelola. Termasuk, tidak melakukan korupsi seperti yang dilakukan beberapa oknumnya beberapa waktu lalu.
Saat memberi sambutan di acara "Kickoff Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)" hari ini, Sri Mulyani menyebut, pelayanan administrasi perpajakan harus mudah, sederhana, cepat, dan menjamin kepastian hukum.
"Jadi dalam hal ini memang pajak itu dimensinya kompleks, harus mengumpulkan penerimaan tapi juga harus peka dan sensitif serta responsif terhadap kebutuhan ekonomi. Di sisi lain, kita juga minta pajak tata kelolanya makin baik, tidak boleh ada korupsi, harus ada proses dan prosedur yang mudah, simple dan singkat. Karena wajib pajak disuruh membayar pajak juga tidak ingin dibebani dengan proses membayar pajak yang rumit," ungkapnya dalam Kick Off Sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jumat (19/11/2021).
Menkeu menambahkan, pajak memiliki dimensi yang begitu luas. Mulai dari berbagai kebutuhan belanja, seperti infrastruktur, kesehatan sampai pendidikan membutuhkan pajak, baik secara pendanaan maupun insentif.
Untuk itu, saat ini pemerintah bersama DPR menyepakati reformasi perpajakan, berupa Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Salah satunya untuk menciptakan prosedur pajak yang mudah dipahami, dan dijalankan oleh wajib pajak.
Baca juga:
- ESDM: Pajak Karbon Bakal Berdampak Pada Penaikan Harga Komoditas Energi
- Perpres Harga Karbon Segera Diberlakukan
Editor: Fadli Gaper
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
