KBR, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, jumlah anggota penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) terus mengalami penurunan sejak Oktober 2021.
Kata dia, hal tersebut berkaitan dengan surat keputusan dari Kementerian Sosial, yang berisi data peserta PBI terbaru pada September 2021.
"Di bulan September kami menerima juga surat dari Menteri Sosial, bahwa terjadi perubahan terhadap angka PBI dan sudah kami teruskan ke BPJS kesehatan dan sudah mulai dibayarkan juga untuk tagihan bulan Oktober. Kemudian di bulan Oktober, kami juga menerima surat dari Menteri Sosial yang kembali sudah kami ajukan ke BPJS Kesehatan dan sekarang dalam proses verifikasi," ucap Budi pada Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Kanal YouTube DPR RI, Rabu (24/11/2021).
Budi Gunadi mengatakan, jumlah peserta PBI JKN pada Oktober 2021 sebanyak 84 jutaan orang, turun dari 96 jutaan orang di September 2021.
"Penurunan ini juga membuat iuran PBI JKN yang dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan berkurang, dari Rp3,83 triliun pada September 2021 menjadi Rp3,39 triliun pada Oktober 2021," ungkapnya.
Budi menambahkan, tugas Kementerian Kesehatan adalah mendaftarkan peserta PBI JKN dari data Kemensos ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Nantinya Kemenkes juga akan membayarkan iuran PBI yang telah diverifikasi oleh BPJS Kesehatan," pungkasnya.
Berita lainnya:
- Wapres: Tuntutan Pembubaran MUI Tak Rasional
- Jalankan Arahan Presiden, Panglima Perintahkan Jajaran Bantu Percepatan Vaksinasi
Editor: Kurniati Syahdan
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
