covid-19

Mengadu ke Jokowi, Kepala BKPM Keluhkan Ada Kementerian Lembaga Tak Mau Pakai OSS

"Di kementerian/lembaga masih ada yang belum mau pasang Pak. Jadi saya sudah ngomong sama mereka di rapat. Sebelum saya ditegur oleh Bapak Presiden, saya laporkan saja bahwa harus kita selesaikan"

BERITA | NASIONAL | KABAR BISNIS

Rabu, 24 Nov 2021 14:17 WIB

Pengajuan izin usaha satu pintu berbasis platform digital  Online Single Submission (OSS). (Foto: BK

Pengajuan izin usaha satu pintu berbasis platform digital Online Single Submission (OSS). (Foto: BKPM)

KBR, Jakarta - Pengajuan izin usaha satu pintu berbasis platform digital, yakni Online Single Submission (OSS) ditargetkan dapat digunakan sepenuhnya pada pertengahan Desember 2021.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini penggunaan OSS belum berjalan maksimal disebabkan masih adanya kementerian/lembaga yang belum bersedia untuk menggunakannya. 

Aduan itu ia sampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo, dalam laporan atas kinerja BKPM dalam upaya melakukan transformasi ekonomi.

"Di kementerian/lembaga masih ada yang belum mau pasang Pak. Jadi saya sudah ngomong saja sama mereka di rapat. Sebelum saya ditegur oleh Bapak Presiden, saya laporkan saja bahwa harus kita selesaikan paling lambat di pertengahan Desember. Itulah masalah di daerah yang mengeluhkan kepada kami," ujarnya daring, Rabu (24/11/2021).

Baca Juga:

Bahlil mengatakan, saat ini platform digital tersebut baru berjalan 90 persen. Platform yang diluncurkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini diyakini dapat mempermudah pengusaha dari kalangan UMKM hingga pengusaha besar untuk melakukan perizinan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan percepatan investasi.

Sejalan dengan transformasi ekonomi, katanya, BKPM akan melakukan pemetaan untuk mendorong transformasi ekonomi melalui green economy dan green industry. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk konsekuensi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Investasi dan Produktivitas

Bahlil mengungkapan, realisasi investasi yang masuk ke sejumlah daerah tidak menjadi jaminan atas produktivitas di sektor hilirisasi. 

Dia mencontohkan, investasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah memiliki multiplier effect yang lebih besar dibandingkan Jawa Barat. Padahal investasi di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dua provinsi tersebut.


Baca Juga:

Tahun depan, BKPM menargetkan akan mengawal investasi senilai Rp1.200 triliun dari total 700 perusahaan yang ada. 

Bahlil mengatakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) sudah mendapat suntikan dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp260 triliun pada tahun ini. 

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan Kemenkeu itu menurut dia berdampak positif terhadap keberlangsungan investasi di sejumlah daerah.

"Kita menargetkan Rp1.200 triliun mengawal investasi secara end to end. Jadi, dari 34 provinsi kita bagi, ada sekitar 600-700 perusahaan, kemudian itu yang kita kawal. Karena itu kenaikannya kurang lebih 23-33 persen. Keyakinan saya DPM PTSP sekarang sudah jauh lebih baik ketimbang DPM PTSP sebelumnya, karena sudah dapat dana DAK dari Presiden dan Menkeu. Tahun lalu mendapat 227 triliun, dan tahun ini naik menjadi 260 triliun. Kita harus terima kasih kepada Menkeu. Kalau bisa ditambah lagi," pungkasnya.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Toilet Sehat untuk Semua, Sudahkah Terpenuhi?