BERITA

Luhut Ancam Audit LSM, Greenpeace Siap Adu Data Deforestasi

""Kalau misal dari awal pemerintah menyatakan akan melakukan langkah korektif maka kami akan melihat misal dari 2005 sampai dengan 2020 kami temukan ternyata deforestasi tiga setengah kali Pulau Jawa" "

Astri Septiani

Luas deforestasi di Indonesia
Presiden Jokowi, deforestasi terendah pada World Leaders Summit on Forest and Land Use, Glasgow, Selasa (2/1121). (Setpres)

KBR, Jakarta-  LSM lingkungan Greenpeace menyatakan siap duduk bersama pemerintah untuk membahas data-data lingkungan seperti deforestasi. Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace untuk Indonesia, Kiki Taufik berharap adanya keterbukaan dan transparansi data. 

Greenpeace siap berdialog dengan pemerintah untuk saling buka-bukaan data.

"Sebenarnya kami mengapresiasi pernyataan Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Beliau meminta kita membuka data, sama-sama kita berdebat secara terbuka. Justru itu yang kami apresiasi. Justru bagi kami kesempatan itu yang kami tunggu-tunggu. Karena banyak sekali pertanyaan dari kami, pertanyaan dari publik terkait data-data kehutanan yang masih belum dibuka untuk publik. Misalnya izin-izin pelepasan kawasan hutan," kata Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace untuk Indonesia, Kiki Taufik dalam konferensi pers daring, Senin (15/11/21).

Ia juga menyebut, Greenpeace juga selalu menggunakan data yang resmi. Kata dia, perbedaan data dengan pemerintah terletak pada bagaimana keduanya menganalisis data yang ada. Misalnya kata dia pemerintah hanya menyatakan dalam 20 tahun terakhir angka deforestasi menurun. Namun Greenpeace menganalisis secara berbeda.

"Perlu dilihat bahwa setiap pemerintahan yang berkuasa siapapun presidennya maka pemerintah itu punya kewenangan luas terkait dengan pengelolaan hutan Indonesia. Kalau misal dari awal pemerintah menyatakan akan melakukan langkah korektif maka kami akan melihat misal dari 2005 sampai dengan 2020 kami temukan ternyata deforestasi tiga setengah kali Pulau Jawa luasnya seperti itu. Artinya data yang kami gunakan sama," tambah dia.

Baca juga:

Komisi IV DPR Kecam Pernyataan Menteri Siti soal Deforestasi dan Pembangunan

Menteri KLHK: Pembangunan Tidak Boleh Berhenti karena Emisi Karbon dan Deforestasi

AMAN Respons Menteri KLHK: Pembukaan Jalan di Kawasan Hutan untuk Investor, Bukan Rakyat

 
Laporan ke Polisi dan Ancaman Menko Luhut

Sebelumnya dua anggota Greenpeace Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik dilaporkan usai mengkritik data deforestasi pemerintah yang disebut tak sesuai fakta. Keduanya dilaporkan dengan tuduhan menyebarkan berita bohong.

Di saat yang hampir bersamaan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bakal mengaudit non-government organisation (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia. Sebab menurutnya, sejumlah data yang disampaikan LSM kerap memunculkan informasi tidak benar. Salah satunya, menyangkut data deforestasi di Indonesia.

"Gini ya, yang bikin NGO-NGO ini dari mana data dia? Kita kan yang membuat bukan hanya kita, internasional. Dan sekarang satelit itu kan enggak bisa dibohongin, enggak bisa. NGO-NGO ini kita mau audit, jadi jangan menyebarkan berita-berita yang enggak benar, ya, saya sudah bilang kita mau audit, enggak benar dong kamu memberikan berita yang enggak benar," kata Luhut dalam wawancara bersama CNNIndonesia TV yang disiarkan Jumat, (12/11).

Ancaman audit dilontarkan Menko Luhut, ketika merespons data dari kalangan aktivis lingkungan yang membantah klaim pemerintah soal menurunnya deforestasi hutan. Namun, Luhut tak menjelaskan audit seperti apa yang akan dilakukan terhadap LSM.


Editor: Rony Sitanggang

  • KLHK
  • Walhi
  • DPR
  • Kerusakan Lingkungan
  • Komisi IV
  • COP26
  • Audit LSM
  • Kemeko Marves
  • Perubahan Iklim
  • Deforestasi
  • Greenpeace
  • Greenpeace Siap Adu Data Deforestasi
  • Luhut Ancam Audit LSM

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!