Jokowi Beberkan Enam Kebijakan Pemerintah 2022, Apa Saja?

""Antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang kita lakukan serta pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan""

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan fokus kepada enam kebijakan utama untuk mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural pada 2022.

Enam kebijakan yang dijalankan tersebut yakni, pertama, melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Ketiga, peningkatan SDM yang unggul.

"Kemudian, keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero base budgeting agar belanja lebih efisien,"katanya ada acara penyerahan DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022, Senin, (29/11/2021).

Baca Juga:

• Jokowi: Segera Perbaiki UU Cipta Kerja
• Langkah Pemerintah Antisipasi COVID-19 Varian Omicron

Lebih lanjut, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko penyebaran pandemi Covid-19 yang masih membayangi Indonesia, terlebih dengan dengan hadirnya varian Omicron di sejumlah negara.

"Kita harus tetap waspada karena pandemi belum berakhir. Dan di tahun 2022 pandemi Covid-19 masih menjadi dunia dan menjadi ancaman bagi negara kita Indonesia. Selain varian lama, di beberapa negara telah muncul varian baru, varian Omicron yang harus menambah kewaspadaan kita. Antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang kita lakukan serta pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan," ujarnya.

Editor: Agus Luqman

• Presiden Jokowi
• pandemi covid-19
• kebijakan ekonomi
• Pemulihan Ekonomi Nasional