covid-19

Jelang Natal, DPR Papua Serukan TNI/Polri dan TPNPB Menahan Diri

"Rekomendasi untuk kita sampaikan kepada semua pemangku kepentingan di negara ini, tentunya kepada Pak Presiden supaya ada langkah kongkrit"

BERITA | NASIONAL

Selasa, 23 Nov 2021 12:07 WIB

Jelang Natal, DPR Papua Serukan TNI/Polri dan TPNPB Menahan Diri

Baku tembak TNI/Polri- TPNPB, warga mengungsi di Gereja Katolik Missael Kammarer Bilogai Intan Jaya, Jumat (29/10/21). (Jesse)

KBR, Jayapura-  Para pemangku kepentingan di Papua akan merekomendasikan penyelesaian konflik di sana kepada Presiden Joko Widodo.
Mereka akan meminta agar ada langkah kongkrit menyelesaikan konflik bersenjata di provinsi tertimur Indonesia itu.

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan telah menginisiasi pertemuan dengan forum komunikasi pimpinan daerah, dan gereja pada Senin (22/11/2021). Pertemuan itu membahas konflik bersenjata yang terjadi di beberapa kabupaten di Papua. Para pihak sepakat mengambil beberapa langkah dalam waktu dekat.

Menurut Jhony Banua Rouw, pemangku kepentingan di Papua sepakat menyerukan kepada aparat keamanan dan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB) menahan diri. Tidak melakukan aksi yang dapat memicu konflik kedua pihak, menjelang masa perayaan Natal 2021, agar warga di wilayah rawan konflik dapat merayakan Natal dengan tenang.

"Kami juga akan membentuk tim. Tim ini akan kerja memberikan kajian kajian, rekomendasi untuk kita sampaikan kepada semua pemangku kepentingan di negara ini, tentunya kepada Pak Presiden supaya ada langkah kongkrit dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Tanah Papua," kata Jhony Banua Rouw, Selasa (23/11/2021).

Baca juga:

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan   akan meminta pemerintah mengevaluasi kembali izin rencana eksploitasi di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya. Sebab, rencana penambangan di Blok Wabu ditolak berbagai pihak. 

Rencana ini juga diduga salah satu penyebab memanasnya konflik di wilayah itu.

Menurutnya, para pemangku kepentingan di Papua juga akan meminta penempatan pasukan keamanan nonorganik  dari luar mesti dikoordinasikan dengan Pangdam dan Kapolda setempat. 

Penempatan pasukan dilakukan sesuai kebutuhan di Papua. Pasukan ini juga mesti di bawah kendali Pangdam dan Kapolda, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan dengan kearifan lokal.

"Pangdam dan Kapolda sangat tahu karakter budaya masyarakat di Papua," ujarnya.

 

 Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Sistem Dukungan dalam Pengambilan Keputusan

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7