Imparsial Sebut Sejumlah PR Andika Perkasa Jika Terpilih Jadi Panglima TNI

LSM Imparsial mendorong agar calon Panglima TNI Andika Perkasa berkomitmen terhadap penegakan HAM dan reformasi internal di tubuh TNI, jika pencalonannya disetujui DPR.

BERITA | NASIONAL

Rabu, 03 Nov 2021 22:12 WIB

panglima TNI

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Andika Perkasa. (Foto: ANTARA/Istimewa)

KBR, Jakarta - LSM Imparsial mendorong agar calon Panglima TNI Andika Perkasa berkomitmen terhadap penegakan HAM dan reformasi internal di tubuh TNI, jika pencalonannya disetujui DPR.

Direktur LSM Imparsial, Gufron Mabruri mendesak agar Andika Perkasa mampu menyelesaikan segudang pekerjaan rumah, termasuk pelanggaran HAM masa lalu yang melibatkan anggota TNI.

"Peristiwa HAM yang melibatkan TNI termasuk TNI Angkatan Darat. Misalnya kekerasan terhadap masyarakat sipil, petani, berkaitan dengan konflik lahan di beberapa daerah. Juga masalah Papua. Pelibatan militer di Papua, kemudian peran internal militer yang dalam konteks keamanan dalam negeri dan juga di ranah sipil yang semakin meluas. Itu beberapa pekerjaan rumah," ucap Gufron saat dihubungi KBR, Rabu (3/11/2021).

Baca juga:

Pembenahan TNI

Gufron mengatakan, Andika Perkasa hanya memiliki waktu satu tahun kedepan untuk bisa membuat suatu komitmen pembenahan di internal TNI.

Kata dia, dari sejumlah pekerjaan yang harus segera diselesaikan, terdapat prioritas yang harus menjadi agenda utama setelah resmi dilantik.

"Pandangan saya salah satu diantaranya perlu ada evaluasi dan koreksi terhadap pelibatan militer di luar tupoksinya, dalam menjaga pertahanan negara. Harus ada evaluasi yang menyeluruh terhadap penyimpangan yang ada," tuturnya.

Gufron mengatakan pemilihan Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI dinilai lebih mempertimbangkan aspek politik ketimbang aspek normatif dan substantif dari calon-calon yang ada.

"Aspek politik ini berkaitan Andika merupakan menantu dari AM Hendropriyono dan juga kedekatan lain secara politik. Pertimbangan itu tampaknya lebih dilihat daripada soal normatif. Misalnya soal rotasi di UU TNI antarmatra, rekam jejak dari calon yang ada. Sepertinya itu tidak terlalu dilihat oleh Presiden," kata Gufron.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Bersiap Pelat Nomor Kendaraan Ganti Warna dan Dipasangi Chip