KBR, Jakarta- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluhkan banyak rekomendasi sanksi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tak dijalankan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di lingkup pemerintahan daerah. Ketua Bawaslu Abhan mempertanyakan komitmen dari PPK yang tak menjalankan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tersebut.
Ketua Bawaslu Abhan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersikap tegas terhadap kepala daerah yang tak patuh menjalankan rekomendasi KASN.
Bawaslu juga telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta KASN untuk menindaklanjuti PPK atau kepala daerah yang tidak menjalankan rekomendasi sanksi untuk ASN.
Hingga 1 November 2020, terdapat 571 rekomendasi sanksi pelanggaran ASN. Dari jumlah tersebut, baru 56 persen atau 325 yang sudah ditindaklanjuti. Pelanggaran netralitas ASN terbanyak dalam bentuk kampanye atau sosialisasi di media sosial.
Editor: Rony Sitanggang
Tambahan kasus positif yang meningkat setiap harinya membuat kasus aktif ikut meningkat secara bersamaan.
Bahwa sumber dana IKN 53% dari APBN, kalau itu sama saja mengurangi formulasi ataupun ekspansi fiskal untuk program-program rutin
"Tidak boleh lagi ada cerita, misalnya akses kredit yang sulit, akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal yang sulit, UMKM yang kesulitan mengakses permodalan"
"Termasuk motor listrik berbasis baterai yang sudah kita mulai dengan menurunkan ATMR 20 persen, lebih rendah dari yang biasa. Dan ini akan perluas industri ini mulai dari hulu sampai hilir."
Definisi pengguna, pengedar dan juga perantara ini menjadi perdebatan yang akhirnya menjadi beban yang paling besar.
Regulator dan otoritas di industri jasa keuangan, jangan kendor membasmi investasi ilegal atau bodong
"Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan arah kebijakan tersebut di atas, dan juga proyeksi ekonomi kita sekitar 5,2 persen pada 2022."
Penyitaan aset dilakukan terhadap 159 bidang tanah, yang ada di 6 kota dan kabupaten. Diperkirakan, jumlah aset yang disita bernilai Rp1,9 triliun.
Ada beberapa hal yang belum terakomodasi di draf RUU TPKS.
Pelestarian warisan budaya perlu melibatkan masyarakat
Kemendag tidak akan menerbitkan izin ekspor bagi perusahaan batu bara yang belum memenuhi kewajiban distribusi untuk kebutuhan domestik.
"Hanya yang belum itu di Sumatera Barat karena tidak ada jaringan ritel modern. Adapun ritel modern mereka adalah ritel modern lokal yang tidak tergabung di Aprindo,"
"Sanksi ada di Permendag-nya. Secara administratif akan dibekukan izinnya dan sebagainya. Tetapi untuk pasar tradisional ini mengingat sistem distribusinya tidak secanggih ritel modern"
Harga yang ditetapkan adalah Rp14.000 per liter untuk kemasan 1 liter, 2 liter, 5 liter, hingga 25 liter.
Aprindo juga akan memastikan tidak terjadinya panic buying dengan mengatur agar masyarakat hanya bisa membeli dalam jumlah tertentu.
Pada 2021, Polri menerima laporan lebih dari 2.500 kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.
"Jadi saya ingatkan Ibu, jangan sampai kita terjerumus pada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang sudah kita buat"
"Sekarang ini sudah mencapai 17,2 juta dari 30 juta target kita sampai 2023," 
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengklaim, tak ada lonjakan harga saat impor diizinkan.
Kebijakan bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 3 persen akan berlanjut pada tahun ini.
